KPK Tak Gentar Hadapi Praperadilan Ketiga Indra Iskandar, Siap Adu Bukti di Meja Hijau

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tidak gentar menghadapi gugatan praperadilan yang kembali diajukan Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar.

Ini merupakan permohonan ketiga yang dilayangkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan kelengkapan rumah jabatan anggota DPR.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan pihaknya menghormati hak hukum tersangka, tetapi yakin seluruh proses penegakan hukum berjalan solid dan sesuai aturan.

Baca Juga:

• Wakil Wali Kota Tanjungbalai Buka Pesantren Kilat Ramadan di SMAN 1, Dorong Lahirnya Generasi Emas Bebas Narkoba

"Sebagai bagian dari penghormatan terhadap prinsip negara hukum, KPK menghormati pengajuan praperadilan yang kembali diajukan oleh tersangka IS. Meskipun ini permohonan ketiga, kami memandangnya sebagai mekanisme kontrol dalam sistem peradilan pidana yang harus dihormati," ujar Budi, Minggu (8/3/2026).

Budi menambahkan, KPK melalui Biro Hukum telah menyiapkan jawaban lengkap untuk mematahkan dalil gugatan tersebut.

Proses penyidikan dan penetapan tersangka, kata Budi, dilakukan secara profesional, transparan, dan berdasarkan kecukupan alat bukti.

Auditor negara juga telah mengonfirmasi adanya kerugian keuangan negara akibat dugaan tindak pidana tersebut.

Sidang perdana praperadilan dijadwalkan digelar Senin, 9 Maret 2026, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan agenda menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka.

Sebelumnya, Indra tercatat telah mengajukan dua kali permohonan praperadilan, namun keduanya dicabut.

Kasus dugaan korupsi ini menyasar proyek pengadaan sarana rumah jabatan DPR di Kalibata dan Ulujami tahun anggaran 2020.

Total pagu anggaran proyek melebihi Rp 121 miliar untuk peralatan ruang tamu, meja makan, hingga lemari.

Selain Indra, KPK telah menetapkan enam orang tersangka lainnya, termasuk unsur penyelenggara negara dan pihak swasta.

Mereka belum ditahan karena penyidik masih berkoordinasi dengan auditor BPKP untuk memfinalisasi nilai kerugian negara.

Budi menekankan, masyarakat tetap berperan penting mengawal jalannya penanganan perkara ini sebagai bentuk kontrol publik terhadap tindak pidana korupsi.

"Keterlibatan publik menjadi bagian dari pengawasan terhadap penegakan hukum," ujarnya.*

(tb/ad)

Wakil Wali Kota Tanjungbalai Buka Pesantren Kilat Ramadan di SMAN 1, Dorong Lahirnya Generasi Emas Bebas Narkoba

Perumahan Mewah CitraLand Mulai Dipasarkan Meski Kewajiban Penyerahan 20 Persen Lahan Belum Terealisasi, Kerugian Capai Rp263,4 Miliar

DPRD Medan Kritik Sistem Pendaftaran Mudik Gratis, Warga Banyak Kecewa

Pemerintah Perkuat Sistem Merit, Bersihkan ASN dari Praktik KKN

DPRD Sumsel Anggarkan Rp 486,9 Juta untuk Dua Meja Biliar di Rumah Dinas

Polisi: Richard Lee Tidak Mencerminkan Warga Negara yang Patuh Hukum