37 Siswa dan Guru di Timor Tengah Selatan Diduga Keracunan MBG
NTT Sebanyak 37 siswa dan enam guru dari tiga sekolah di Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara
PERISTIWA
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil menangkap tangan (OTT) Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cilacap Sadmoko Danardono terkait dugaan pemerasan.
Dalam operasi tersebut, KPK juga menyita uang tunai sebesar Rp 610 juta yang diduga terkait dengan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR).
Asep Guntur Rahayu, Plt Deputi Penindakan KPK, menjelaskan bahwa uang tersebut ditemukan di rumah Asisten II Kabupaten Cilacap, Ferry Adhi Dharma, yang diduga digunakan untuk pemberian THR kepada pihak eksternal.Baca Juga:
Selain itu, KPK juga mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik dari lokasi yang berbeda.
"Uang tersebut berasal dari setoran perangkat daerah Kabupaten Cilacap dan sudah dimasukkan ke dalam goodie bag untuk diberikan sebagai THR kepada pihak luar," ujar Asep dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Sabtu (14/3/2026).
Menurut Asep, sebagian dari uang yang disita baru saja diterima oleh Ferry Adhi Dharma dari setoran perangkat daerah dan ditemukan di ruang kerjanya.
Kasus ini mengarah pada dugaan korupsi terkait pemerasan dan penerimaan uang yang tidak sah dari pegawai pemerintah daerah di Kabupaten Cilacap.
KPK Tetapkan Bupati dan Sekda Cilacap Sebagai Tersangka
KPK menaikkan status kasus ini ke tahap penyidikan setelah cukup bukti ditemukan dalam OTT tersebut. Selain Syamsul Auliya, KPK juga menetapkan Sekda Cilacap Sadmoko Danardono sebagai tersangka. Keduanya diduga terlibat dalam tindakan pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
"Berdasarkan kecukupan alat bukti dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dan penerimaan lainnya, kami telah menetapkan dua tersangka, yaitu Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman dan Sekretaris Daerah Sadmoko Danardono," kata Asep.
Bupati Syamsul Auliya menjabat untuk periode 2025-2030, sementara Sekda Sadmoko Danardono merupakan pejabat tinggi di Pemkab Cilacap yang bertanggung jawab dalam sejumlah kebijakan pemerintahan daerah.
Proses Hukum Berlanjut
KPK memastikan bahwa proses hukum terhadap kedua tersangka akan dilanjutkan dengan penuh transparansi.
Kasus ini menjadi sorotan publik mengingat melibatkan pejabat tinggi di pemerintahan daerah yang diduga melakukan praktik korupsi dengan melibatkan perangkat daerah dalam pemerasan untuk kepentingan pribadi.*
(d/dh)
NTT Sebanyak 37 siswa dan enam guru dari tiga sekolah di Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara
PERISTIWA
ASAHAN Wakil Bupati Asahan, Rianto, menegaskan komitmen kuatnya dalam menjaga kelestarian infrastruktur jalan. Ia mengimbau para pengusa
PEMERINTAHAN
BANTEN Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN Wihaji mengunjungi wilayah adat Baduy di Kabupaten Lebak, Ba
NASIONAL
JAKATA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengklarifikasi polemik rencana penentuan status aktivis HAM oleh tim asesor yang
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Rencana pemerintah untuk menghentikan impor bahan bakar minyak (BBM) dalam 23 tahun ke depan dinilai belum realistis tanpa tr
EKONOMI
JAKARTA Mantan istri komedian Andre Taulany, Rien Wartia Trigina atau Erin, melaporkan balik asisten rumah tangganya berinisial HW ke Po
ENTERTAINMENT
MEDAN Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Belawan menuntut hukuman mati terhadap terdakwa Aditya Ramdani dalam perkara peredaran
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari meminta masyarakat tidak terjebak pada potongan pernyataan dalam p
NASIONAL
BATU BARA Masyarakat Kabupaten Batu Bara kini sedang menanggung beban ganda. Dua kebutuhan pokok vital, yakni gas Elpiji 3 kg dan minyak
EKONOMI
BANDA ACEH Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Aceh meminta Pemerintah Aceh mencabut Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur pembatasa
PEMERINTAHAN