Ia juga menambahkan bahwa praktik tersebut berpotensi menimbulkan penyimpangan lebih lanjut, seperti pemberian proyek kepada pihak swasta atau penutupan pelanggaran hukum.
Potensi Dampak Korupsi di Daerah
KPK mengungkapkan bahwa praktik pemerasan THR ini dapat berdampak luas pada tata kelola pemerintahan daerah.
Selain mengarah pada pelanggaran hukum, praktik semacam ini juga dapat membuka celah bagi penyimpangan lainnya, seperti pelanggaran dalam pengerjaan proyek pemerintah yang melibatkan pihak swasta.
"Kami khawatirkan ini akan menimbulkan efek domino yang dapat merugikan keuangan negara atau daerah," tambah Asep.
KPK juga menegaskan pentingnya komitmen kepala daerah dan Forkopimda dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
KPK juga mengingatkan agar pejabat senior di pemerintahan, seperti Sekda, dapat menolak perintah yang dapat merugikan hukum dan melanggar ketentuan yang ada.
Penetapan Tersangka
Dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan pada Jumat (13/3/2026), KPK berhasil mengamankan uang tunai sebesar Rp 610 juta yang sudah dikumpulkan dari perangkat daerah Cilacap.
Uang tersebut ditemukan dalam bentuk goodie bag yang siap dibagikan kepada Forkopimda. Berdasarkan temuan ini, KPK menetapkan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman dan Sekretaris Daerah Sadmoko Danardono sebagai tersangka tindak pidana korupsi.
Keduanya dijerat dengan Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).*
(an/dh)
BEKASI Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengingatkan mahasiswa pendidikan vokasi agar tidak hanya mengandalkan kemampuan tekn
NASIONAL
BATAM Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kepulauan Riau (Kepri) untuk sisa periode 20232028 kembali dilantik di Ballroom Hot
NASIONAL
DELI SERDANG Video keributan yang dipicu persoalan suara pengeras suara atau speaker viral di media sosial. Peristiwa itu disebut terjad
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sejumlah ruangan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) akan memperkuat pengawasan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dewan Perwakilan
NASIONAL
JAKARTA Roy Suryo menghadapi ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara dan denda hingga Rp5 miliar dalam perkara tudingan ijazah palsu Pr
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan (PDIP) merespons wacana kemungkinan kerja sama politik dengan Partai Gerindra untuk Pe
POLITIK
JAKARTA Polemik tuduhan ijazah palsu yang melibatkan Presiden ke7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi disebut telah berlangsung
HUKUM DAN KRIMINAL
TORAJA UTARA Duka mendalam menyelimuti keluarga Aris Sanda, 41 tahun, atau yang akrab disapa Bapak Tasya. Pria asal Tampan Bonga, Kecama
SOSOK
BANTEN Operasi pencarian dan pertolongan terhadap lima jurnalis, dua anak buah kapal (ABK), dan seorang pemandu atau guide yang hilang d
PERISTIWA
