"Kerjasama ini memberi keuntungan bagi kedua belah pihak. PTPN II (sekarang PTPN I) memperoleh pendapatan dari optimalisasi aset tanah dan bagi hasil yang cukup besar," katanya.
Julisman, Penasihat Hukum terdakwa Iman Subakti, menyatakan bahwa keterangan para notaris tersebut mengungkapkan fakta yang sebenarnya, yaitu bahwa kerjasama antara PT NDP dan PT DMKR menguntungkan kedua belah pihak.
Ia juga menekankan bahwa masalah yang ada hanyalah permasalahan administratif, karena pelaksanaan inbreng dilakukan sebelum aturan kewajiban 20 persen itu dikeluarkan.
"Keterangan notaris memberikan kelegaan kepada konsumen perumahan yang dibangun oleh PT DMKR, bahwa pengurusan SHM sedang dalam proses di BPN," ujar Julisman.
Ia juga mengimbau agar konsumen perumahan yang beritikad baik tidak terprovokasi dan tetap tenang.
"Kami mendukung himbauan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) untuk menjaga ketenangan konsumen," tambahnya.*
(ad)
JAKARTA Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem, mengutuk keras tindakan pengeroyokan terhadap seorang warga Kota Langsa yang terjadi
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menerima piagam penghargaan dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolo
PEMERINTAHAN
BATUBARA Penutupan Jalan Merdeka di Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara, memicu sorotan tajam dari masyarakat. Akses vital terseb
PERISTIWA
BULELENG Gubernur Bali Wayan Koster, siang tadi, secara simbolis menyerahkan bantuan kepada SD Negeri 5 Banjar yang terdampak banjir ban
NASIONAL
LABUHANBATU Eks Kepala BNI 46 Aek Nabara berinisial AH, pelaku penggelapan dana jemaat Gereja Katolik Paroki Aek Nabara di Labuhanbatu y
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengajak para pengusaha asal Jepang untuk menjalin kemitraan strategis dengan Dan
EKONOMI
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pentingnya peningkatan kualitas layanan publik di lingkungan Kementerian Ketenagake
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 20232024. Kali ini, KP
HUKUM DAN KRIMINAL
ASAHAN Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Asahan menggelar Rapat Paripurna untuk penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung
PEMERINTAHAN
ASAHAN Pemerintah Kabupaten Asahan menunjukkan komitmen dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel melal
PEMERINTAHAN
