Prabowo Ngamuk di Kejagung! Diserang 'Operasi' Buzzer Triliunan, Tegaskan Siap Mati demi Rakyat
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan dirinya bersama jajaran pemerintah tidak gentar menghadapi berbagai tekanan dalam menjalankan
POLITIK
MEDAN – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara (Sumut) melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo, Danke Rajagukguk, terkait dugaan kasus korupsi yang melibatkan Amsal Christy Sitepu, Direktur CV Promiseland.
Kasus ini berhubungan dengan proyek instalasi komunikasi dan informatika serta pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo.
Pemeriksaan terhadap Kepala Kejari Karo Danke Rajagukguk ini dilakukan pada Selasa, 31 Maret 2026, di Kejati Sumut.Baca Juga:
Kasipenkum Kejati Sumut, Rizaldi, membenarkan bahwa pemeriksaan tersebut tengah berlangsung, meskipun ia belum menerima hasil dari pemeriksaan tersebut.
"Benar, hari ini telah dilaksanakan pemeriksaan terhadap Kepala Kejari Karo, Danke Rajagukguk. Untuk hasil pemeriksaan, kami belum terima dan belum dapat diinformasikan," kata Rizaldi dalam keterangan tertulisnya.
Kasus yang kini tengah disidik oleh Kejati Sumut ini bermula dari dugaan korupsi dalam proyek instalasi komunikasi dan informatika serta pembuatan video profil desa yang dikerjakan oleh Amsal Sitepu, selaku Direktur CV Promiseland.
Amsal diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan proyek tersebut, yang menyasar anggaran pemerintah daerah Kabupaten Karo.
Sementara itu, Rizaldi menegaskan bahwa jika dalam pemeriksaan tersebut ditemukan bukti adanya pelanggaran atau kesalahan etik dari pihak Kejari Karo, maka akan ada sanksi yang diberikan.
Namun, jika tidak ada temuan pelanggaran, maka pemeriksaan akan dihentikan.
"Jika nanti ada kesalahan atau tindakan yang melanggar etik, tentu akan ada sanksi. Namun, jika tidak ditemukan kesalahan, maka pemeriksaan akan dihentikan," tegas Rizaldi.
Rizaldi juga mengungkapkan bahwa sebelumnya, Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejari Karo, Reinhard Harve Sembiring, sudah diperiksa oleh Kejati Sumut sebelum Lebaran 2026.
Pemeriksaan terhadap Reinhard dilakukan untuk mencari keterangan lebih lanjut terkait peran Kejari Karo dalam pengelolaan kasus ini.
"Kasipidsus sebelumnya telah diperiksa dan dimintai keterangan sebelum Lebaran 2026 lalu," ungkap Rizaldi.
Saat ditanyakan mengenai apakah Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Amsal Sitepu juga diperiksa dalam kasus ini, Rizaldi belum dapat memberikan keterangan lebih lanjut.
"Untuk JPU dari Amsal Sitepu, kami belum dapat memberikan keterangan lebih lanjut," ucapnya.
Kejati Sumut menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal jalannya pemeriksaan ini untuk memastikan kejelasan terkait dugaan korupsi yang melibatkan pejabat di Kejari Karo serta pihak terkait lainnya.*
(d/ad)
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan dirinya bersama jajaran pemerintah tidak gentar menghadapi berbagai tekanan dalam menjalankan
POLITIK
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan turnamen TennisFest Medan 2026. Dukungan
OLAHRAGA
MEDAN Pemerintah Kota (Pemko) Medan menaruh perhatian pada penguatan kinerja dan pembenahan pengelolaan pasar dalam penyusunan Rencana Ker
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menyiapkan 34 jaksa penuntut umum (JPU) untuk menangani sidang perdana mantan Jaksa Agung Muda Tindak P
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Relawan Militan Gibran 08 Nusantara menyambut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan permohonan Perselisihan Hasil Pemil
POLITIK
JAKARTA, BITVONLINE.COM Dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi (
POLITIK
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan permohonan sengketa syarat pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Pemilu 2024 t
POLITIK
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memiliki ija
POLITIK
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024 yang memp
POLITIK
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan berwenang mengadili perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presid
POLITIK