Ramai Soal Pungutan, Kelas Tambahan SMPN 1 Padangsidimpuan Sudah Ada 10 Tahun
PADANGSIDIMPUAN Program kelas tambahan di SMP Negeri 1 Padangsidimpuan yang sempat disorot terkait dugaan pungutan biaya, mendapat tangga
PENDIDIKAN
Kejaksaan juga turut serta dalam berbagai program prioritas pemerintah, seperti Jaksa Mandiri Pangan, yang mendukung keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta pengawasan terhadap lebih dari 500 koperasi desa yang tersebar di wilayah Papua.
Dalam penanganan tindak pidana umum, Burhanuddin mendorong penerapan keadilan restoratif, yang sejalan dengan kearifan lokal masyarakat Papua yang lebih mengutamakan penyelesaian masalah secara adat.
Namun, ia mencatat masih adanya kendala yang harus diatasi, seperti terbatasnya fasilitas rehabilitasi serta banyaknya tunggakan dalam eksekusi perkara.
Selain itu, Burhanuddin juga mengingatkan seluruh aparatur Kejaksaan untuk menjaga integritas dengan menghindari perilaku yang dapat merusak citra institusi, seperti flexing atau pamer kekayaan, yang dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap Kejaksaan.
Penegakan hukum yang berkeadilan di Papua, menurut Jaksa Agung, adalah langkah krusial dalam menciptakan stabilitas dan mendukung kemajuan ekonomi yang berkelanjutan di wilayah ini.
Ke depannya, Kejaksaan akan terus berkomitmen untuk mengawal dan memastikan bahwa seluruh program pembangunan dapat berjalan dengan transparansi dan keadilan yang berpihak pada masyarakat.*
(ad)
PADANGSIDIMPUAN Program kelas tambahan di SMP Negeri 1 Padangsidimpuan yang sempat disorot terkait dugaan pungutan biaya, mendapat tangga
PENDIDIKAN
JAKARTA Dua kapal tanker milik Pertamina, yakni Gamsunoro dan Pertamina Pride, hingga kini belum dapat melintas di Selat Hormuz. Meski d
EKONOMI
JAKARTA Wakil Presiden ke10 dan ke12 Jusuf Kalla (JK) menilai polemik ijazah Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi) telah berlangsung t
POLITIK
SIAK Insiden tragis terjadi saat ujian praktik sains di SMP Islamic Center Siak, Riau. Seorang pelajar kelas IX berinisial MA (15) menin
PERISTIWA
JAKARTA Pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp1,77 triliun dari APBN untuk menahan kenaikan biaya haji 2026 di tengah lonjakan harga av
EKONOMI
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan segera mengambil sumpah hakim konstitusi pengganti Anwar Usman serta anggota Ombudsman RI da
NASIONAL
JAKARTA Bank Indonesia (BI) akan menyetorkan sisa surplus anggaran tahun buku 2025 sebesar Rp40 triliun kepada pemerintah. Dana tersebut a
EKONOMI
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menggeledah sejumlah kantor perusahaan terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan tambang yang menjerat p
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk merespons kenaikan harga bahan baku plastik yang dipicu dinamika geopolitik
EKONOMI
BEKASI Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan resmi memulai Program Pelatihan Vokasi Nasional (PVN) Batch I Tahun 2026. Lebih dari
NASIONAL