Sumut Luncurkan Sistem Registrasi Bisnis SDGs, Diklaim Pertama di Indonesia
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memulai penyusunan Rancangan Awal Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (T
EKONOMI
JAKARTA – Pengusaha Muhammad Suryo (MS) mangkir dari panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan suap di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Suryo dijadwalkan untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang melibatkan praktik rasuah terkait importasi barang tersebut.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa Suryo tidak hadir dalam panggilan yang dilakukan pada Kamis, 2 April 2026.Baca Juga:
"Untuk saudara MS, hari ini tidak hadir dalam pemanggilan pemeriksaan," ujar Budi Prasetyo dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (3/4/2026).
Budi menjelaskan bahwa Suryo adalah saksi dalam kasus ini, dan pihak KPK akan berupaya menghubungi yang bersangkutan untuk meminta kehadirannya pada jadwal pemeriksaan berikutnya.
"Kami akan koordinasikan dan mengimbau agar saudara MS serta saksi lainnya bisa lebih kooperatif dalam memenuhi panggilan penyidik," tambah Budi.
Penyelidikan Lanjutan Kasus Suap Importasi
Kasus ini terkait dengan dugaan suap dalam proses importasi barang di Ditjen Bea dan Cukai.
Sebelumnya, KPK telah menetapkan enam tersangka, termasuk pegawai Ditjen Bea dan Cukai Budiman Bayu Prasojo (BPP), yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT).
Selain itu, KPK juga menetapkan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Rizal (RZL), Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan Sispiran Subiaksono (SIS), serta beberapa pihak dari PT Blueray, termasuk pemilik perusahaan John Field dan sejumlah anggota tim mereka.
"Setiap keterangan dari saksi tentunya sangat penting dan dibutuhkan untuk membantu mengungkap perkara ini dengan lebih terang benderang," ujar Budi, menekankan pentingnya kesaksian untuk mendalami lebih lanjut jalur suap yang melibatkan para pejabat Bea dan Cukai.
KPK berharap Suryo dapat hadir pada panggilan kedua agar kasus ini bisa lebih cepat terungkap. Pemeriksaan terhadap saksi, menurut KPK, menjadi kunci dalam proses penyidikan yang sedang berjalan.*
(mt/dh)
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memulai penyusunan Rancangan Awal Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (T
EKONOMI
JAKARTA Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mengusulkan agar sistem verifikasi biometrik, seperti sidik jari hingga reti
EKONOMI
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyatakan kenaikan harga avtur di dalam negeri masih berada pada level
EKONOMI
JAKARTA Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di Istana Kepresidenan untuk membahas solusi hunian bagi wa
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Republik Indonesia Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi, seperti
EKONOMI
MEDAN Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Sulaiman Harahap, menegaskan bahwa kebijakan One Day No Car (ODNC
PEMERINTAHAN
JAKARTA Selebgram Inara Rusli, yang kini memilih menggunakan nama panggung baru, Inara Sati, kembali mencuri perhatian publik dengan cerit
ENTERTAINMENT
JAKARTA Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menegaskan bahwa Kejaksaan Agung (Kejagung) perlu melakukan pemeriksaan lebih lanjut terh
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini memanggil lima saksi dari biro perjalanan atau travel agent terkait dugaan korupsi d
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kapoksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Komisi III DPR RI, Hasbiallah Ilyas, menilai bahwa rancangan UndangUndang (RUU) Pera
HUKUM DAN KRIMINAL