JAKARTA - Eks Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan, resmi menyerahkan memori banding atas vonis 9 tahun penjara dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina (Persero).
Kuasa hukum Riva, Luhut Pangaribuan, menyatakan kliennya dipidana tanpa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan. Ia menilai putusan majelis hakim tidak didasarkan pada pembuktian yang kuat.
Baca Juga:"Terdakwa telah dijadikan terpidana tanpa tindak pidana, terpidana telah dinyatakan sebagai penjahat tanpa ada kejahatan yang diperbuat," ujar Luhut dalam keterangannya, Senin (13/4/2026).
Menurut Luhut, majelis hakim dinilai tidak mempertimbangkan alat bukti secara tepat. Ia juga menyoroti adanya barang bukti yang disebut tidak berkaitan dengan Riva namun tetap diajukan dalam perkara.
"Dalam persidangan, barang bukti yang tidak ada kaitannya itu pun tidak pernah ditunjukkan dan dipergunakan dalam pembuktian," katanya.
Selain itu, pihak Riva menilai tidak ada unsur niat jahat (mens rea) dalam perkara tersebut. Riva disebut hanya menjalankan tugas sesuai aturan perusahaan, bahkan diklaim tidak menimbulkan kerugian negara.
"Perusahaan pun jelas untung, tidak ada kerugian negara apalagi perekonomian," tegas Luhut.
Kubu Riva juga menyinggung adanya dissenting opinion dari salah satu hakim, Mulyono, yang menyatakan unsur kerugian keuangan negara tidak terpenuhi dan tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum.
Di sisi lain, Jaksa Penuntut Umum (JPU) justru menilai vonis yang dijatuhkan kepada Riva terlalu ringan. Jaksa tetap pada tuntutan awal, yakni 14 tahun penjara serta pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp 5 miliar.
Vonis Pengadilan
Dalam putusan sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis 9 tahun penjara kepada Riva Siahaan.
Selain itu, Riva juga dikenakan denda Rp 1 miliar subsider 190 hari kurungan.Hakim menyatakan Riva terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam proyek impor produk kilang.
JAKARTA Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri terus mendalami kasus dugaan penyalahgunaan gas nitrous oxide (N2O) bermerek Whip
ENTERTAINMENT
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Grati
HUKUM DAN KRIMINAL
ASAHAN Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin menghadiri pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (
PEMERINTAHAN
JAKARTA Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan pemerintah tetap berkomitmen menjaga disiplin fiskal dengan mempertahankan defis
EKONOMI
JAKARTA Dewan Pimpinan Wilayah Ikatan Keluarga Minang (DPW IKM) Riau melaporkan Permadi Arya atau Abu Janda ke Polda Riau, Sabtu, 30 Mei
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Aktivitas ekonomi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera U
NASIONAL
MEDAN Keluarga korban kasus pembunuhan anak di Medan, MHS (15), menyatakan kecewa atas putusan Pengadilan Tinggi Militer I Medan yang me
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pelatih Timnas U19 Indonesia Nova Arianto meyakinkan, seluruh pemain Timnas U19 Indonesia sudah dalam kondisi siap menghadapi My
OLAHRAGA
BADUNG Kementerian Pariwisata menilai pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat justru dapat membuka peluang peningkatan
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan praktik yang disebut sebagai politik outsourcing dalam kasus yang menjerat
HUKUM DAN KRIMINAL
