JAKARTA — Pakar hukum tata negara dan hukum militer Soleman Ponto menegaskan bahwa peradilan militer bukanlah forum pengecualian dalam sistem hukum nasional, melainkan bagian konstitusional yang melekat dalam struktur kekuasaan kehakiman Indonesia.
Dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, 17 April 2026, Soleman menilai masih terdapat kesalahpahaman di masyarakat maupun kalangan hukum mengenai kedudukan peradilan militer dan batas yurisdiksinya.
Ia merujuk pada Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh empat lingkungan peradilan, yakni peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara.Baca Juga:
"Peradilan militer merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari struktur kekuasaan kehakiman Indonesia," kata Soleman.
Menurut dia, sistem hukum Indonesia tidak bersifat tunggal, melainkan membagi ruang peradilan berdasarkan karakteristik subjek hukum dan konteks perbuatannya.
Karena itu, penentuan yurisdiksi tidak semata didasarkan pada jenis tindak pidana, melainkan pada "ruang hukum" yang melekat pada pelaku.
"Yurisdiksi peradilan ditentukan oleh ruang hukum, bukan semata oleh jenis undang-undang yang dilanggar," ujarnya.
Soleman menjelaskan bahwa selama seseorang berstatus prajurit Tentara Nasional Indonesia, maka ia tetap berada dalam yurisdiksi peradilan militer sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
Bahkan untuk tindak pidana umum sekalipun, kata dia, prajurit tetap diadili dalam peradilan militer.
"Status subjek hukum menjadi dasar yurisdiksi," kata dia.
Ia menambahkan, keberadaan peradilan militer juga berkaitan dengan sistem komando dan disiplin militer yang tidak dapat dilepaskan dari fungsi pertahanan negara.
Karena itu, pemisahan prajurit dari peradilan militer dinilai dapat mengganggu struktur pertahanan.
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution melepas pengiriman 1.050 ton cabai merah dari Kabupaten Karo menuju Kota Pala
EKONOMI
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menetapkan enam basis utama sebagai arah pembangunan daerah dalam Musyawarah Perencanaan Pe
PEMERINTAHAN
JAKARTA Bank Indonesia (BI) memproyeksikan ruang penurunan suku bunga acuan The Federal Reserve (The Fed) atau Fed Funds Rate (FFR) akan
EKONOMI
JAKARTA Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan Indonesia menolak segala bentuk pungutan biaya atau tol bagi kapalkapal komersial y
INTERNASIONAL
KOTA PADANG Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) menargetkan sebanyak 82,9 juta anak Indonesia dapat menerima manfaat Program Ma
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa akademisi memiliki keb
POLITIK
MEDAN Pemerintah Kota (Pemko) Medan menerima penghargaan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian atas kontribusi dalam misi
PEMERINTAHAN
MEDAN Penasehat hukum terdakwa Ngadinah, Bintang Panjaitan, menilai tuntutan satu tahun penjara yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU)
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Harga kebutuhan pokok bersubsidi di Kabupaten Batu Bara kembali menjadi sorotan tajam. Diduga akibat lemahnya penegakan hukum
EKONOMI
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap keberadaan shadow company atau perusahaan bayangan yang diduga dimiliki mantan pejabat Mah
HUKUM DAN KRIMINAL
