Soleman Ponto: Peradilan Militer Bukan Pengecualian, Melainkan Bagian Konstitusi

"Peradilan militer adalah instrumen penegakan disiplin dan bagian dari sistem pertahanan negara," ujarnya.

Dalam penjelasannya, Soleman juga mengaitkan keberadaan peradilan militer dengan sejumlah teori hukum, seperti konsep living law Eugen Ehrlich, teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, hingga prinsip keadilan Aristoteles dan pemikiran Gustav Radbruch.

Menurut dia, seluruh pendekatan tersebut menunjukkan bahwa peradilan militer memiliki dasar konstitusional sekaligus fungsi praktis dalam sistem hukum nasional.

Ia menegaskan bahwa upaya memindahkan yurisdiksi prajurit ke peradilan umum merupakan kesalahan konseptual yang bertentangan dengan konstitusi.

"Yurisdiksi ditentukan oleh ruang hukum, bukan oleh pasal undang-undang semata," kata Soleman.*

(ad)

“Saweu Keude Kupi” di D’Kupi, Kapolda Aceh Ajak Influencer Lawan Konten Negatif di Media Sosial

Operator Bantah Nikmati Keuntungan dari Kuota Internet Hangus: Sisa Kuota Tak Bisa Disimpan atau Diperjualbelikan

Bolehkah Berkurban Meski Belum Aqiqah? Ini Penjelasan Ulama dan Lembaga Keagamaan

Pemkab Labusel Dukung Penertiban Izin Hutan, Bupati Fery Hadiri Sosialisasi PBPH di Medan

Kemlu Kaji Izin Terbang Militer AS, Tegaskan Kedaulatan Udara RI dan Politik Bebas Aktif Jadi Prioritas

KontraS Boikot Sidang Kasus Andrie Yunus, Tolak Pengadilan Militer hingga Akhir