JAKARTA – Sidang lanjutan kasus dugaan gratifikasi dan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi K3 di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Senin, 20 April 2026.
Agenda persidangan kali ini adalah pemeriksaan saksi mahkota.
Persidangan berlangsung dinamis setelah terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan atau Noel Ebenezer melontarkan pernyataan keras terhadap terdakwa lain, Irvian Bobby Mahendro, yang mengajukan diri sebagai saksi mahkota.Baca Juga:
Ditemui sebelum sidang dimulai, Noel mempertanyakan kelayakan Bobby sebagai saksi mahkota.
Ia menilai posisi Bobby tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum.
"Seharusnya saksi mahkota itu yang perannya paling ringan. Ini justru yang perannya paling berat," ujar Noel di ruang sidang.
Noel juga menyinggung dugaan keterlibatan Bobby dalam tindak pidana pemerasan dan pencucian uang.
Pernyataan tersebut memicu reaksi dari tim kuasa hukum Bobby yang berada di ruang sidang.
Situasi sempat memanas ketika Noel menyampaikan pernyataannya dengan nada tinggi, sehingga memicu perdebatan terbuka di dalam ruang sidang.
Sebelumnya, dalam persidangan pekan lalu, Bobby mengajukan diri sebagai saksi mahkota dalam perkara ini.
Pengajuan tersebut disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum di hadapan majelis hakim yang dipimpin oleh Nur Sari Baktiana.
Jaksa menyebutkan bahwa permohonan tersebut telah disampaikan secara resmi dan diketahui oleh penasihat hukum terdakwa.
Hakim kemudian mengonfirmasi langsung kepada Bobby, yang membenarkan bahwa dirinya bersedia memberikan keterangan untuk terdakwa lainnya.
Namun, majelis hakim menunda persidangan untuk menunggu penetapan resmi dari ketua pengadilan terkait status saksi mahkota tersebut.
Kasus ini bermula dari dugaan praktik pungutan liar dalam pengurusan sertifikasi K3.
Biaya resmi yang seharusnya sebesar Rp275 ribu diduga digelembungkan hingga Rp6 juta, disertai ancaman mempersulit proses bagi pihak yang tidak membayar.
Dalam perkara ini, Noel diduga menerima aliran dana sekitar Rp3 miliar serta satu unit sepeda motor mewah jenis Ducati Scrambler.
Selain pasal pemerasan, penyidik juga menerapkan pasal gratifikasi untuk menelusuri dugaan penerimaan lain selama menjabat.
Selain Noel dan Bobby, perkara ini juga menyeret sejumlah pejabat dan pihak swasta, termasuk pejabat di Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3.
Kasus ini menjadi sorotan karena melibatkan dugaan praktik sistematis dalam layanan publik yang seharusnya bersifat administratif dan transparan.*
(tb/ad)
JAKARTA Pakar hukum Universitas Indonesia, Harkristuti Harkrisnowo, menyoroti masih lemahnya eksekusi perampasan aset dalam perkara tind
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan akan mencabut izin produsen minyak goreng merek Minyakita jika terbukti menaikkan
EKONOMI
JAKARTA Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) resmi menerbitkan panduan pengelolaan obat di apotek desa sebagai bentuk dukungan terhadap
KESEHATAN
SOLO Presiden ke7 Republik Indonesia, Joko Widodo, merespons keputusan Polda Metro Jaya yang menghentikan penyidikan kasus pencemaran n
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Ratusan massa yang mengatasnamakan Putera Jawa Kelahiran Sumatera (Pujakesuma) menggelar unjuk rasa di depan Pengadilan Negeri Med
PERISTIWA
BANDA ACEH Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem menanggapi berbagai sorotan publik terkait penyesuaian program Jaminan Kesehatan Aceh
PEMERINTAHAN
Oleh Yakub F. IsmailHARGA bahan bakar minyak (BBM) kembali melonjak drastis, utamanya BBM nonsubsidi seperti Pertamax Turbo (RON 98), Dexli
OPINI
SOLO Wakil Presiden ke10 dan ke12 RI, Jusuf Kalla (JK), kembali menyinggung perannya dalam perjalanan politik Joko Widodo hingga menja
POLITIK
LANGKAT Kasus hukum yang menjerat seorang siswi berinisial L (15) di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, akhirnya berujung damai. L sebel
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kegiatan Halal Bihalal Keluarga Alumni Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KA KAMMI) Sumatera Utara berujung ricuh pada Ming
PERISTIWA
