Cegah Korupsi dari Hulu, KPK Usul Pembentukan Lembaga Khusus Awasi Kaderisasi Partai Politik

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan pembentukan lembaga khusus untuk mengawasi proses kaderisasi partai politik.

Usulan ini dinilai penting untuk menutup celah korupsi yang muncul sejak tahap awal rekrutmen politik.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan hingga kini belum terdapat institusi yang secara spesifik mengawasi pendidikan politik, proses kaderisasi, hingga pengelolaan keuangan partai.

Baca Juga:

• Respons Adem Gibran soal Jusuf Kalla Dinilai Redam Tensi Politik Nasional

Kondisi tersebut dinilai membuka ruang terjadinya penyimpangan.

"Belum adanya lembaga pengawas khusus dalam proses kaderisasi, pendidikan politik, serta pengelolaan keuangan partai membuat risiko penyimpangan semakin besar," ujar Budi, Sabtu, 25 April 2026.

KPK juga menyoroti lemahnya sistem pelaporan keuangan partai politik yang belum seragam.

Menurut Budi, hal itu membuat transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana partai sulit diawasi publik.

"Tanpa standar pelaporan yang jelas, publik sulit mengawasi aliran dana partai. Ini menjadi titik rawan yang perlu segera dibenahi," katanya.

Usulan tersebut merupakan bagian dari kajian Direktorat Monitoring KPK pada 2025.

Kajian itu menemukan bahwa proses kaderisasi di sejumlah partai belum berjalan optimal dan masih diwarnai praktik biaya masuk bagi calon kader.

Kondisi tersebut dinilai berpotensi memicu praktik "pengembalian modal politik", yakni ketika kader yang telah mengeluarkan biaya besar berupaya mencari keuntungan setelah menduduki jabatan politik.

Untuk mengatasi hal itu, KPK mendorong perbaikan sistem kaderisasi berbasis merit dan transparansi.

Salah satu usulan adalah pengelompokan kader dalam jenjang muda, madya, dan utama sebagai dasar karier politik yang lebih terstruktur.

KPK juga mengusulkan agar calon anggota legislatif hingga kepala daerah berasal dari kader yang telah mengikuti proses pembinaan dalam jangka waktu tertentu.

Dengan demikian, pencalonan diharapkan tidak lagi ditentukan oleh kekuatan finansial, melainkan kompetensi dan rekam jejak.

Sebelumnya, KPK juga mengusulkan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik maksimal dua periode sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola dan mencegah konsentrasi kekuasaan di internal partai.*

(bs/ad)

Respons Adem Gibran soal Jusuf Kalla Dinilai Redam Tensi Politik Nasional

KPK: Praktik Korupsi Sudah Dimulai Sejak Masuk Partai Politik

SP3 Terbit, KPK Hentikan Penyidikan Siman Bahar dalam Kasus Anoda Logam Antam

KPK Bongkar Dugaan Penyimpangan Kuota Haji, Forum Sathu Masuk Radar Penyidikan: Apa Itu?

Usulan Pembatasan Masa Jabatan Menguat, Ini Deretan Ketum Parpol yang Paling Lama Menjabat

Kasus Korupsi Penyertaan Modal: Eks Dirut Perumda Mentawai Divonis 4 Tahun Penjara, Terbukti Rugikan Negara Rp7,8 Miliar