Terpukau Danau Toba, Pelari 34 Negara Bilang “Ini Surga” di Trail of The Kings UTMB 2026
SAMOSIR Trail of The Kings Ultra Trail du Mont Blanc (UTMB) 2026 resmi berakhir, tapi cerita tentang keindahan Danau Toba masih terus di
OLAHRAGA
MANADO — Serdadu Anti Mafia Tanah (SAMT) Sulawesi Utara resmi mengajukan sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Sulawesi Utara setelah permohonan data terkait pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tidak mendapat respons dari sejumlah kantor pertanahan di wilayah tersebut.
Permohonan informasi itu mencakup sejumlah dokumen penting, mulai dari data penetapan lokasi program, rincian anggaran, kegiatan penyuluhan beserta bukti pelaksanaannya, bukti penerimaan anggaran di kantor pertanahan, hingga realisasi program.
Menurut SAMT Sulut, informasi tersebut penting untuk memastikan transparansi penggunaan anggaran negara yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).Baca Juga:
Sekretaris Serdadu Anti Mafia Tanah Sulawesi Utara, Cliffort Ezra V. Ilat mengatakan langkah hukum tersebut dilakukan setelah permohonan informasi tidak ditanggapi sebagaimana mestinya oleh badan publik terkait.
"Tujuan kami jelas, yaitu keterbukaan informasi publik. Kami ingin memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas dari badan publik yaitu BPN dalam melaksanakan program PTSL yang bersumber dari APBN," kata Cliffort dalam keterangannya di Manado, Senin, 4 Mei 2026.
Ia menjelaskan, dari total 15 kantor pertanahan kabupaten dan kota yang dimintai informasi, sebanyak tujuh kantor telah lebih dulu diajukan dalam tahap awal sengketa informasi ke Komisi Informasi Sulawesi Utara.
Sementara sisanya akan diajukan pada tahap berikutnya.
Menurut Cliffort, langkah tersebut merupakan bagian dari pengawasan publik terhadap pelaksanaan program strategis pemerintah di sektor pertanahan.
SAMT menilai keterbukaan informasi menjadi instrumen penting untuk mencegah potensi penyimpangan anggaran dalam program PTSL.
Mereka menyoroti pentingnya pengawasan agar program sertifikasi tanah tersebut berjalan sesuai aturan dan tidak membuka ruang dugaan korupsi di lingkungan Badan Pertanahan Nasional.
Program PTSL sendiri merupakan program nasional pemerintah untuk mempercepat sertifikasi tanah masyarakat secara massal.
Namun dalam praktiknya, program ini kerap menjadi sorotan di sejumlah daerah terkait transparansi biaya dan pelaksanaan teknis di lapangan.
SAMOSIR Trail of The Kings Ultra Trail du Mont Blanc (UTMB) 2026 resmi berakhir, tapi cerita tentang keindahan Danau Toba masih terus di
OLAHRAGA
JAKARTA Pemerintah menyatakan belum membahas usulan menjadikan gula pasir sebagai salah satu komponen dalam program bantuan pangan nasio
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan menerima putusan pengadilan terhadap mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanue
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap akan dilanjutkan meskipun menjadi salah satu tuntutan penghentian
NASIONAL
MEDAN Rupiah saat ini menjadi mata uang resmi yang digunakan masyarakat Indonesia dalam setiap aktivitas ekonomi. Namun, jauh sebelum Ru
SENI DAN BUDAYA
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memastikan pasokan bahan bakar minyak (BBM) di wilayah tersebut masih dalam kondisi aman dan me
EKONOMI
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (Disperindag ESDM) ter
EKONOMI
SEMARANG Perjalanan hidup seseorang terkadang tidak hanya ditentukan oleh satu profesi atau satu bidang yang ditekuni. Hal itu tergambar
SOSOK
JAKARTA Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., bersama Panitia Khusus (Pansus) Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dewan Perwak
PEMERINTAHAN
JAKARTA Wakil Bupati Batu Bara Syafrizal S.E., M.AP., menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) II Himpunan Keluarga Besar Masyarakat Kabup
PEMERINTAHAN