Dukung Ekonomi Daerah, MBG Diwajibkan Gunakan Telur Produksi Lokal
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menginstruksikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur prog
EKONOMI
JAKARTA – Kepala Staf Presiden (KSP) Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman menyebut terdapat sejumlah celah yang berpotensi membuka ruang korupsi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Salah satu yang disorot adalah praktik jual beli titik dapur penyelenggara program tersebut.
"Banyak celahnya (korupsi MBG)," ujar Dudung usai bertemu perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 5 Mei 2026.Baca Juga:
Dudung menjelaskan, berdasarkan informasi yang diterimanya, titik rawan penyimpangan paling banyak berada pada proses penentuan lokasi atau titik dapur MBG yang disebut Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
"Ya salah satunya saya dapat informasi tentang ada jual beli titik. Ya itu ada itu, salah satunya. Nanti akan saya lihat itu jual beli titik," kata dia.
Ia menegaskan bahwa yang dimaksud adalah titik dapur SPPG yang menjadi pusat produksi makanan dalam program MBG.
"Ya, titik SPPG. Titik dapur ya," ujarnya menegaskan.
Selain potensi korupsi, Dudung juga menyatakan akan turun langsung ke lapangan apabila ditemukan kasus keracunan dalam pelaksanaan program tersebut.
Menurutnya, kualitas dapur MBG harus benar-benar diawasi agar tidak menimbulkan dampak kesehatan bagi penerima manfaat.
Sebelumnya, Dudung juga menyampaikan bahwa pihaknya bersama KPK membahas langkah pencegahan korupsi dalam sejumlah program prioritas pemerintah, termasuk MBG.
Selain MBG, pengawasan juga akan dilakukan terhadap program lain seperti Sekolah Rakyat, Kampung Nelayan, hingga Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.*
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menginstruksikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur prog
EKONOMI
BULELENG Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyebut kondisi geopolitik global saat ini semakin menekan kehidupan masyarakat dunia, termasuk Indo
EKONOMI
JAKARTA Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Tri Purwanto merespons pemutaran film dokumenter Pesta Babi K
NASIONAL
JAKARTA Narapidana tetap memiliki hak untuk menempuh pendidikan tinggi, termasuk program magister (S2), selama menjalani masa pidana di
NASIONAL
JAKARTA Politikus PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menilai rencana Presiden ke7 RI Joko Widodo melakukan kunjungan keliling ke berba
POLITIK
KUPANG Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan pentingnya penguatan ekonomi berbasis rakyat dalam pembangunan nasion
EKONOMI
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pencabutan uji materi terhadap UndangUndang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 20
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Batu Bara terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan pelayanan publik melalui
PEMERINTAHAN
LAMPUNG Kasus kecelakaan maut bus Antar Lintas Sumatera (ALS) di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan, yang menewaska
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sejumlah pengamat politik menilai sanksi teguran keras dari Partai Gerindra terhadap Anggota DPRD Jember Achmad Syahri Assidiqi be
POLITIK