Pemprov Sumut Masih Cari Pejabat untuk 5 Jabatan Kosong, Bukan Lewat Lelang
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara masih memiliki lima jabatan yang belum terisi. Kepala Badan Kepegawaian Pemerintah Provinsi Sum
PEMERINTAHAN
JAKARTA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mulai berjalan pada awal 2025 masih menghadapi persoalan serius terkait keamanan pangan.
Sejumlah kasus dugaan keracunan siswa yang mengonsumsi makanan dari program tersebut kembali memunculkan sorotan terhadap standar pengelolaan makanan di lapangan.
Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Kesehatan Masyarakat dan Gizi BRIN, Prof. Dr. Dede Anwar Musadad, menilai terdapat titik-titik kritis atau critical control points (CCP) dalam seluruh rantai penyelenggaraan MBG yang harus diawasi ketat untuk mencegah risiko kesehatan.Baca Juga:
"Setiap pihak yang terlibat dalam rantai pangan wajib mengendalikan risiko, baik dari bahan, peralatan, maupun lingkungan," ujar Dede, dari situs BRIN, Rabu, 6 Mei 2026.
Ia menjelaskan, potensi kontaminasi pangan dapat berasal dari berbagai sumber, mulai dari faktor fisik, biologis, kimia, hingga alergen.
Sejumlah patogen yang kerap ditemukan dalam kasus keracunan pangan antara lain Escherichia coli, Salmonella, Staphylococcus aureus, dan Bacillus cereus.
Menurut Dede, terdapat delapan tahapan penting dalam pengolahan pangan, namun risiko tertinggi terjadi pada proses memasak, penyimpanan makanan matang, serta lamanya waktu antara produksi dan konsumsi.
"Produksi sajian MBG dalam jumlah besar dengan proses yang panjang juga meningkatkan potensi kontaminasi," kata dia.
Ia menilai, standar operasional program MBG saat ini masih belum seragam karena program masih dalam tahap pengembangan.
Kondisi itu membuat penguatan sistem pengawasan menjadi mendesak.
Selain itu, aspek sanitasi seperti ketersediaan air bersih, pengelolaan limbah, serta higiene perorangan juga dinilai berperan penting dalam mencegah kontaminasi makanan.
Peneliti BRIN lainnya, Joko Irianto, menambahkan bahwa pengawasan kualitas bahan baku, proses penyimpanan, hingga penyajian harus dilakukan secara terintegrasi.
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara masih memiliki lima jabatan yang belum terisi. Kepala Badan Kepegawaian Pemerintah Provinsi Sum
PEMERINTAHAN
MEDAN Kepala Seksi Operasi dan Latihan (Kasiopslat) Wing Udara 1 Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Kepulauan Riau, Mayor Laut Faisal Mul
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan mencatat 170 unit rumah rusak akibat cuaca ekstrem yang melanda sejumlah wil
PERISTIWA
BANDA ACEH Personel Tim Rimueng Koetaradja Satreskrim Polresta Banda Aceh menangkap AA, 24 tahun, warga salah satu gampong di Kecamatan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya mengapresiasi kontribusi Universitas Sumatera Utara (USU) dalam mendorong kemajuan pendidikan,
PEMERINTAHAN
PANGKALPINANG Dedikasi, keterbukaan terhadap informasi publik, dan komitmen membangun komunikasi dengan insan pers mendapat apresiasi da
NASIONAL
BATU BARA Bapenda Kabupaten Batu Bara kembali membuka layanan pajak daerah dalam rangka mendukung program Bupati Batu Bara Sinergi Melayan
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Kejaksaan Negeri Banda Aceh mengeksekusi hukuman cambuk terhadap 11 terpidana yang dinyatakan bersalah melanggar Qanun Aceh t
HUKUM DAN KRIMINAL
INDRAMAYU Pemerintah mengevaluasi dan memperbaiki proyek pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih. Evaluasi dilakukan se
EKONOMI
BANYUWANGI Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meminta masyarakat memberi waktu dua bulan kepada pemerintah untuk membenahi
NASIONAL