Pemprov Sumut Tertibkan Dugaan Tambang Pasir Ilegal di Batu Bara, Diduga Masih Beroperasi

BATU BARA – Aktivitas pertambangan pasir tanpa izin (PETI) di Kabupaten Batu Bara kembali menjadi sorotan.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama Pemerintah Kabupaten Batu Bara melakukan inspeksi mendadak di Kecamatan Air Putih, Jumat (8/5/2026), menyusul dugaan masih berlangsungnya aktivitas penambangan ilegal di wilayah tersebut.

Pemeriksaan dilakukan oleh Tim Cabang Dinas Wilayah III Disperindag dan ESDM Sumut bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Batu Bara.

Baca Juga:

• Dinkes Sumut Perkuat Deteksi Dini Hantavirus Meski Belum Ada Kasus

Di lokasi, tim menemukan sejumlah alat berat jenis ekskavator serta truk pengangkut pasir yang diduga beroperasi tanpa izin resmi.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Sumatera Utara, Dedi Jaminsyah Putra Harahap, mengatakan indikasi aktivitas tambang ilegal terlihat jelas saat tim berada di lapangan.

"Tim menemukan alat berat excavator dan kendaraan pengangkut pasir yang diduga masih aktif beroperasi. Bahkan kondisi mesin excavator masih panas dan terdapat aktivitas pemuatan pasir ke truk," ujar Dedi, Senin (11/5/2026).

Menurut Dedi, temuan tersebut mengindikasikan bahwa kegiatan penambangan masih berlangsung meskipun diduga belum memiliki kelengkapan izin sebagaimana diatur dalam regulasi pertambangan.

Tim gabungan, kata dia, langsung memberikan imbauan penghentian aktivitas kepada pihak yang diduga sebagai penanggung jawab lokasi.

Seluruh kegiatan diminta dihentikan sementara hingga perizinan dipenuhi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

"Kami meminta seluruh kegiatan dihentikan sampai seluruh dokumen dan izin pertambangan dipenuhi. Pemerintah tidak akan mentolerir aktivitas pertambangan tanpa izin," katanya.

Ia menegaskan, praktik pertambangan tanpa izin tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan serta dampak terhadap infrastruktur jalan akibat mobilisasi kendaraan berat secara terus-menerus.

Selain itu, aktivitas ilegal tersebut juga dinilai merugikan daerah dari sisi penerimaan negara dan daerah.

Sektor Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) disebut sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan bagi pemerintah daerah.

"Jika dilakukan tanpa izin, maka potensi PAD dari sektor pajak MBLB akan hilang. Ini jelas merugikan Kabupaten Batu Bara dan Provinsi Sumatera Utara," ujarnya.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama Pemerintah Kabupaten Batu Bara menyatakan akan memperketat pengawasan terhadap aktivitas pertambangan di daerah tersebut.

Langkah monitoring dan penertiban akan dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai ketentuan, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan optimalisasi penerimaan daerah dari sektor legal.*

(sp/ad)

Pemkab Asahan Siapkan Gerai UMKM Modern di Kisaran, Lokasi Strategis Eks HGU BSP

TP PKK Medan Dukung Lomba Seni MPK Sumut–Aceh, Dorong Kreativitas Anak Sejak Dini

Pemko Tanjungbalai Dukung Proyek Strategis Nasional, Pipa Gas Sumut–Riau Diyakini Dongkrak Ekonomi Daerah

Ketua KPK: Masa Depan Tanpa Korupsi Dimulai dari Ruang Kelas

Ketua KPK Buka-bukaan: Masih Dibiayai Negara, Urus Koruptor Sangat Mahal!

Sekda Aceh Difitnah Gelapkan Dana Bantuan Bencana Rp132 Miliar, Pelaku Resmi Jadi Tersangka! Polisi Telusuri Dugaan Pihak Lain