Sudah Keluarkan Ratusan Juta per Dapur, Pengelola MBG Kaget Saat BGN Sebut YSBB Bukan Mitra

JAKARTA – Puluhan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tergabung dalam Yayasan Solusi Bangun Bangsa (YSBB) mendatangi Kantor Badan Gizi Nasional (BGN), Selasa (26/5/2026).

Mereka meminta kejelasan terkait status yayasan yang selama ini mengoordinasikan pembangunan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kedatangan para pengelola tersebut dipicu ketidakpastian operasional dapur yang telah mereka bangun sejak 2025.

Baca Juga:

• Gubernur Sumut Bobby Nasution Salat Iduladha di Binjai, Kurban Difokuskan untuk Korban Bencana

Hingga kini, mereka mengaku belum menerima Surat Perintah Kerja (SPK) maupun kepastian terkait pelaksanaan program yang dijanjikan.

Koordinator pengelola SPPG, Oesep Sarwat, mengatakan para pengelola berasal dari berbagai daerah di Jawa Barat, termasuk Kabupaten Bandung, Kota Bandung, dan Sumedang.

Menurutnya, ketidakjelasan status yayasan telah menimbulkan kerugian finansial dan tekanan psikologis bagi para pengelola maupun investor.

"Sesuai data yang kami pegang, ada lebih dari 100 dapur yang tergabung di bawah YSBB. Kami sudah mengeluarkan biaya besar untuk sewa tempat, renovasi bangunan, hingga dana koordinasi," kata Oesep.

Ia menjelaskan, setiap dapur rata-rata telah menghabiskan dana antara Rp300 juta hingga Rp400 juta untuk memenuhi persyaratan operasional.

Namun, hingga saat ini dapur-dapur tersebut belum dapat beroperasi karena belum memperoleh kepastian dari pihak yang selama ini menjanjikan kerja sama dalam program MBG.

Menurut Oesep, para pengelola sebelumnya dijanjikan akan memperoleh SPK setelah peluncuran program nasional.

Namun berbagai alasan terus disampaikan, mulai dari menunggu peluncuran resmi hingga persetujuan dari pemerintah pusat.

Akibat kondisi tersebut, bukan hanya kerugian materi yang dirasakan. Para pengelola juga menghadapi tuntutan dari relawan yang telah direkrut dan dipersiapkan untuk bekerja di dapur MBG.

"Beban mental cukup besar karena relawan yang sudah direkrut terus mempertanyakan kapan mereka mulai bekerja. Sebagian bahkan sudah mengikuti pelatihan resmi," ujarnya.

Selain mendatangi BGN, para pengelola mengaku telah melaporkan persoalan tersebut kepada Polda Jawa Barat guna memperoleh kepastian hukum terkait investasi yang telah mereka keluarkan.

Menanggapi persoalan tersebut, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Sony Sonjaya, menegaskan bahwa Yayasan Solusi Bangun Bangsa tidak tercatat sebagai mitra resmi BGN.

Ia menyatakan masyarakat yang ingin menjadi bagian dari program MBG sebaiknya melakukan verifikasi langsung kepada BGN agar tidak menjadi korban informasi yang menyesatkan.

"Nama yayasan tersebut tidak tercatat sebagai mitra BGN. Kami juga tidak mengetahui adanya kerja sama sebagaimana yang selama ini disampaikan kepada para pengelola," ujarnya.

Sony mengingatkan masyarakat untuk lebih berhati-hati terhadap berbagai modus yang mengatasnamakan program Makan Bergizi Gratis, termasuk praktik jual-beli titik lokasi SPPG maupun perekrutan mitra tanpa dasar yang jelas.

Menurutnya, seluruh proses kemitraan program MBG memiliki mekanisme resmi yang dapat diverifikasi langsung melalui Badan Gizi Nasional.

Kasus ini menambah daftar persoalan yang muncul dalam pelaksanaan program MBG di berbagai daerah.

Para pengelola berharap pemerintah segera memberikan solusi agar fasilitas dapur yang telah dibangun dengan investasi besar tidak terbengkalai dan tetap dapat dimanfaatkan untuk mendukung program pemenuhan gizi masyarakat.*

(km/ad)

Gubernur Sumut Bobby Nasution Salat Iduladha di Binjai, Kurban Difokuskan untuk Korban Bencana

Wagub Aceh Salat Iduladha di Masjid Raya Baiturrahman Bersama Ribuan Jamaah

Pemkot Medan Siapkan Rp17,6 Miliar untuk Renovasi Rusunawa Kayu Putih dan Seruai

Malam Takbiran Iduladha 1447 H, Rico Waas Ajak ASN Pemko Medan Bekerja Ikhlas dan Penuh Pengorbanan

Ketika Kebocoran Menjadi Pertumbuhan

Bobby Nasution Dorong TVRI Sumut Angkat Budaya Lokal dan Perkuat Informasi Pembangunan