Siapa Tan Kian? Pengusaha Properti yang Diperiksa Polda Metro dalam Kasus Dugaan Korupsi Batu Bara
JAKARTA Polda Metro Jaya terus mengembangkan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berkai
SOSOK
Oleh:Andri Yudhi Supriadi
DI HAMPIR semua buku ekonomi pembangunan, under invoicing selalu ditempatkan sebagai salah satu bentuk kebocoran ekonomi paling merugikan.
Modusnya sederhana: nilai ekspor dilaporkan lebih rendah dari transaksi sebenarnya agar kewajiban pajak, royalti, maupun devisa yang tercatat menjadi lebih kecil.Baca Juga:
Negara kehilangan penerimaan, statistik perdagangan menjadi bias, dan devisa mengalir diam-diam ke luar sistem resmi.
Namun dalam konteks Indonesia saat ini, muncul sebuah ironi ekonomi makro yang menarik: ketika pemerintah mulai serius membongkar praktik under invoicing, ekonomi justru berpotensi terlihat membaik pada Triwulan II.
Paradoks ini penting dipahami agar publik tidak buru-buru menganggap setiap kenaikan indikator ekonomi sebagai tanda pemulihan struktural.
Sebab dalam beberapa kasus, ekonomi bisa tampak tumbuh bukan karena aktivitas baru tercipta, melainkan karena aktivitas lama yang selama ini tersembunyi akhirnya mulai tercatat lebih baik.
Belakangan pemerintah mengungkap dugaan praktik manipulasi ekspor pada sejumlah komoditas strategis, terutama sektor sumber daya alam.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bahkan menyebut praktik ini telah berlangsung lama dan menyebabkan potensi kebocoran besar terhadap devisa maupun penerimaan negara.
Dalam perspektif ekonomi makro, pernyataan tersebut sebenarnya lebih dari sekadar isu penegakan hukum. Ia menyentuh fondasi penting dalam pembentukan statistik nasional.
Dalam teori pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi dihitung melalui rumus GDP = C + I + G + (X-M) Komponen ekspor (X) memiliki pengaruh besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), terutama bagi negara berbasis komoditas seperti Indonesia.
Dalam kerangka System of National Accounts (SNA), ekspor dicatat berdasarkan nilai transaksi perdagangan internasional pada harga pasar (free on board atau FOB).
JAKARTA Polda Metro Jaya terus mengembangkan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berkai
SOSOK
MAKASSAR Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Sumatera Utara, Kahiyang Ayu, menghadiri puncak peringatan Hari Ula
PEMERINTAHAN
MAKASSAR Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Sumatera Utara berpartisipasi dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke
PEMERINTAHAN
PANGKALPINANG Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Pro Jurnalis Media Siber (PJS) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan menggelar Musyawarah Da
NASIONAL
JAKARTA Bank Mandiri kembali membuka program Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2026 sebagai salah satu solusi pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro
EKONOMI
OlehHerman DirgantaraOur Government is the potent, the omnipresent teacher. For good or for ill, it teaches the whole people by its exampl
OPINI
JAKARTA Timnas Inggris akan menghadapi Norwegia pada babak perempat final Piala Dunia 2026. Pertandingan dijadwalkan berlangsung di Stad
OLAHRAGA
JAKARTA Penetapan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah sebagai tersangka dinilai menjadi bukti bah
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mempercepat pembangunan hunian tetap (H
NASIONAL
PANGKALPINANG Polemik mengenai pemindahan tin slag atau limbah hasil peleburan timah dari gudang PT Bangka Tin Industri (BTI) di Kawasan
HUKUM DAN KRIMINAL