TNI Ikut Buru Begal, Tubagus Hasanuddin: Itu Tupoksi Polisi

JAKARTA — Pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam patroli dan perburuan begal menuai perhatian publik.

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Mayjen TNI (Purn) Tubagus Hasanuddin, menyebut keterlibatan serius TNI dalam penanganan kasus begal seperti saat ini merupakan hal yang baru terjadi.

"Mungkin baru kali ini," kata Tubagus Hasanuddin, Kamis, 28 Mei 2026.

Baca Juga:

• Bareskrim Tetapkan 4 Tersangka Kasus Narkoba di New Zone Medan, Perputaran Uang Diduga Capai Rp 65,7 Miliar

Menurut Hasanuddin, penanganan tindak kriminal jalanan seperti begal pada dasarnya merupakan tugas pokok dan fungsi Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Karena itu, keterlibatan TNI dinilai harus berdasarkan permintaan resmi dan koordinasi dengan kepolisian.

"Pendapat saya, memberantas begal itu tupoksi polisi. Andaikan TNI turun, itu berarti sudah atas permintaan polisi," ujarnya.

Mantan ajudan Presiden ke-3 RI BJ Habibie itu menegaskan, koordinasi dan kendali operasi tetap harus berada di tangan Polri.

Ia menilai pelibatan TNI tidak bisa dilakukan secara sepihak tanpa mekanisme resmi sesuai aturan perundang-undangan.

"Betul, harus ada permintaan dan terkoordinasikan," katanya.

Sebelumnya, keterlibatan prajurit TNI dalam patroli keamanan untuk membantu penanganan aksi begal di wilayah Kodam Jaya memunculkan perdebatan publik.

Sebagian pihak menilai kehadiran TNI dapat memperkuat rasa aman masyarakat di tengah maraknya kriminalitas jalanan.

Namun di sisi lain, sejumlah pengamat mengingatkan agar fungsi penegakan hukum tetap berada dalam ranah kepolisian.

Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait mengatakan, pelibatan TNI dilakukan dalam kerangka Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

Menurut dia, TNI memiliki tugas membantu pemerintah daerah dan Polri apabila situasi keamanan memerlukan penguatan kehadiran negara.

"Dalam konteks OMSP, TNI juga memiliki tugas membantu pemerintah daerah dan membantu Polri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama ketika situasi keamanan dan ketertiban masyarakat memerlukan penguatan kehadiran negara di lapangan," ujar Rico, Selasa, 26 Mei 2026.

Ia menjelaskan, keterlibatan TNI di wilayah Kodam Jaya lebih diarahkan pada patroli bersama, dukungan kewilayahan, serta memperkuat efek pencegahan agar masyarakat merasa lebih aman.

Selain itu, Kementerian Pertahanan juga menilai pembentukan Batalyon Teritorial yang digagas Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dapat menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas keamanan dan menekan potensi kriminalitas di daerah.

Meski demikian, perdebatan mengenai batas pelibatan TNI dalam urusan keamanan sipil diperkirakan masih akan terus berkembang di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap kasus kriminal jalanan.*

(km/ad)

Bareskrim Tetapkan 4 Tersangka Kasus Narkoba di New Zone Medan, Perputaran Uang Diduga Capai Rp 65,7 Miliar

Polda Aceh Salurkan 46 Hewan Kurban pada Iduladha 1447 H, Didistribusikan ke Warga dan Pesantren

Jembatan Gantung Terpanjang di Indonesia Hadir di Aceh Tamiang, Pangkas Waktu Tempuh Warga dari 2 Jam Jadi 5 Menit!

Identitas Etnik Simalungun Berubah, Sebagian Warga Tinggalkan Marga Leluhur

Abu Janda Dilaporkan ke Bareskrim usai Sebut Masyarakat Sumbar "Suku Barbar"

TNI AD Dukung Pengelolaan Sampah Jadi Energi Terbarukan di Bali