Rp972 Miliar Dana TKD Difokuskan Bangun Infrastruktur, Aceh Percepat Pemulihan Pascabencana
BANDA ACEH Pemerintah Aceh memprioritaskan pemulihan infrastruktur sebagai fokus utama penggunaan Tambahan Transfer ke Daerah (TKD) Tahu
PEMERINTAHAN
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil Ketua Umum Pemuda Pancasila, Japto Soerjosoemarno, untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan gratifikasi terkait penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur, Rabu (3/6/2026).
Pemanggilan tersebut dilakukan dalam rangka pengembangan penyidikan kasus dugaan korupsi yang melibatkan sejumlah korporasi penerima manfaat izin tambang di wilayah Kukar.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap Japto dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Selain Japto, penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari, serta sejumlah saksi lainnya yang diduga mengetahui aliran dana maupun proses pemberian izin pertambangan.Baca Juga:
"Kami menjadwalkan pemeriksaan sejumlah saksi terkait perkara dugaan gratifikasi penerbitan izin usaha pertambangan di Kabupaten Kutai Kartanegara," ujar Budi.
Selain Japto dan Rita Widyasari, KPK turut memanggil sejumlah pihak dari unsur perusahaan dan swasta, di antaranya staf keuangan PT Alamjaya Barapratama, direktur perusahaan, advokat, hingga wiraswasta yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut.
Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan tiga korporasi sebagai tersangka, yakni PT Sinar Kumala Naga (SKN), PT Alamjaya Barapratama (ABP), dan PT Bara Kumala Sakti (BKS).
Penyidik menduga terdapat praktik gratifikasi yang berkaitan dengan penerbitan izin usaha pertambangan saat Rita Widyasari menjabat sebagai Bupati Kutai Kartanegara.
Sebelumnya, Japto Soerjosoemarno juga telah menjalani pemeriksaan oleh KPK pada 10 Maret 2026. Saat itu, penyidik mendalami sejumlah informasi terkait dugaan aliran dana dan aktivitas bisnis yang berkaitan dengan sektor pertambangan batu bara di wilayah Kutai Kartanegara.
KPK menegaskan proses penyidikan akan terus dikembangkan guna mengungkap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang turut menikmati hasil tindak pidana korupsi.*
(in/dh)
BANDA ACEH Pemerintah Aceh memprioritaskan pemulihan infrastruktur sebagai fokus utama penggunaan Tambahan Transfer ke Daerah (TKD) Tahu
PEMERINTAHAN
JAKARTA Wacana pembatasan penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak dari keluarga mampu menuai perhatian DPR RI. Wak
NASIONAL
JAKARTA Ahli Hukum Perbankan sekaligus mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Yunus Husein, menilai duga
NASIONAL
Oleh Samuel F. SilaenDI tengah optimisme yang terus disampaikan pemerintah mengenai prospek ekonomi nasional, Indonesia sesungguhnya mengha
OPINI
GARUT Tragedi meninggalnya seorang siswi Madrasah Tsanawiyah (MTs) saat mendampingi kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) d
PERISTIWA
JAKARTA Nilai tukar rupiah menutup perdagangan akhir pekan dengan kinerja impresif. Mata uang Garuda tercatat sebagai yang paling kuat d
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan laporan penolakan gratifikasi yang diajukan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni tel
NASIONAL
NIAS SELATAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution memerintahkan penanganan cepat terhadap seorang warga penderita tumor
KESEHATAN
MEDAN Politisi PDI Perjuangan Sumatera Utara Japorman Saragih menjagokan Tim Nasional Argentina untuk menjadi juara Piala Dunia 2026. Ia
OLAHRAGA
NIAS SELATAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menyampaikan kepeduliannya kepada keluarga nelayan di Kabupaten Nias S
PEMERINTAHAN