Komeng Dukung Bang Azran Pimpin FORKABI: Memajukan Budaya Betawi adalah Amanat Konstitusi
JAKARTA Anggota DPD RI/MPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat, Alfiansyah Komeng, menyatakan dukungan penuh kepada Ketua Umum DPP Forum Komu
NASIONAL
JAKARTA - Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa menyoroti status kelengkapan berkas perkara (P21) dalam kasus dugaan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Ia mengaku masih mempertanyakan kejelasan status tersebut karena hingga kini belum ada pernyataan resmi dari pihak kejaksaan.
Dokter Tifa menyampaikan hal itu saat menjalani wajib lapor di Polda Metro Jaya, Sabtu (6/6/2026), dan menanyakan langsung perkembangan status berkas perkara yang sebelumnya disebut telah lengkap.
"Sampai dengan hari ini, detik ini, itu belum ada kejelasannya juga. Kejaksaan selama ini juga belum ada pernyataan resmi," ujar Tifa, dikutip Sabtu (6/6/2026).Baca Juga:
Sebelumnya, pernyataan dari pihak kepolisian menyebutkan bahwa berkas perkara telah dikirim ke Kejati DKI Jakarta dan dinyatakan tidak perlu lagi pemenuhan kekurangan. Namun, pihak Dokter Tifa menilai tidak ada pernyataan eksplisit mengenai status P21 dalam keterangan tersebut.
Menurutnya, penetapan P21 merupakan kewenangan pihak kejaksaan, bukan kepolisian. Oleh karena itu, ia menilai kejelasan status perkara harus disampaikan secara resmi oleh institusi yang berwenang.
"Jadi, pengumuman atau statement tentang P21 itu tidak lagi disampaikan oleh kepolisian, tapi oleh kejaksaan," tegasnya.
Dokter Tifa juga menyinggung adanya perbedaan tafsir terkait pernyataan aparat penegak hukum yang sebelumnya disampaikan dalam konferensi pers. Ia menilai pemberitaan yang berkembang tidak sepenuhnya sesuai konteks.
Di sisi lain, kuasa hukum Roy Suryo juga menyebut belum menerima pemberitahuan resmi terkait status P21 dalam perkara tersebut dan masih menunggu kepastian dari pihak berwenang.
Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari Kejaksaan terkait status kelengkapan berkas perkara tersebut.*
(tm/dh)
JAKARTA Anggota DPD RI/MPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat, Alfiansyah Komeng, menyatakan dukungan penuh kepada Ketua Umum DPP Forum Komu
NASIONAL
MEDAN Ketua Umum Pengurus Besar Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (PB MABMI), Prof. Dr. H. OK. Saidin, SH, M.Hum bergelar Datuk Seri
NASIONAL
BANDA ACEH Pemerintah Aceh akan segera menentukan status penanganan bencana hidrometeorologi setelah masa Transisi Darurat menuju Pemuli
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ketua Umum DPP Persatuan Alumni GMNI Prof. Arief Hidayat menilai kondisi penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tim kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, belum memutuskan ap
HUKUM DAN KRIMINAL
YOGYAKARTA Anakanak mencakup hampir 30 persen dari total penduduk Indonesia. Jumlah yang besar tersebut menjadikan pemenuhan hak anak s
NASIONAL
JAKARTA Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 273/PUUXXIII/2025 yang melarang penghapusan sisa kuota internet secara sepihak dinilai m
NASIONAL
JAKARTA Rapper asal Amerika Serikat, Kanye West atau yang kini dikenal dengan nama Ye, dipastikan akan menggelar konser perdananya di In
ENTERTAINMENT
JAKARTA Program Bedah Rumah pemerintah selangkah lagi memiliki aturan baru. Rancangan Peraturan Menteri (Rapermen) tentang Program Bedah
NASIONAL
BANDA ACEH Kebijakan Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh yang menyerahkan pengelolaan tata kelola parkir publik kepada pihak swasta menda
PEMERINTAHAN