Razman Nasution Sebut Berkas Kasus Ijazah Jokowi Segera P21, Klaim Info Valid
JAKARTA Ketua Umum DPP KAMI JokowiGibran, Razman Nasution, mengklaim mendapat informasi bahwa berkas perkara dugaan ijazah palsu Presid
POLITIK
JAKARTA – Ketua Umum DPP KAMI Jokowi-Gibran, Razman Nasution, mengklaim mendapat informasi bahwa berkas perkara dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) segera dinyatakan lengkap atau P21.
Menurut Razman, informasi tersebut diperolehnya dari sejumlah pihak yang berada di lingkungan penegak hukum.
"Tentang adanya informasi yang valid yang saya dapat, Insya Allah segera akan P21 laporan Pak Jokowi terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan," kata Razman kepada wartawan, Senin (18/5/2026).Baca Juga:
Ia menyebut proses koordinasi dan komunikasi telah dilakukan terkait perkembangan perkara tersebut. Razman juga menilai ada upaya pihak tertentu yang mencoba memperlambat penanganan kasus.
Meski demikian, Razman mengaku bersyukur jika perkara tersebut segera dilimpahkan ke pengadilan untuk proses pembuktian.
"Sehingga, Insya Allah ini akan P21 dan segera dilimpahkan ke pengadilan," ujarnya.
Sementara itu, pihak Roy Suryo sebelumnya menanggapi isu yang menyebut berkas perkara akan segera dinyatakan lengkap. Ia bahkan menantang pihak yang menyampaikan klaim tersebut.
Roy menegaskan, status P21 bukanlah akhir dari proses hukum, dan pihaknya tetap akan melakukan upaya hukum lanjutan.
"P21 itu bukan final ya. Ada yang P19, ada yang P20 yaitu dihentikan di tengah," kata Roy.
Ia juga menyebut timnya menggunakan pendekatan pembuktian berbasis dokumen dan prosedur dalam menyikapi perkara tersebut.*
(in/dh)
JAKARTA Ketua Umum DPP KAMI JokowiGibran, Razman Nasution, mengklaim mendapat informasi bahwa berkas perkara dugaan ijazah palsu Presid
POLITIK
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut masyarakat desa tid
POLITIK
JAKARTA Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mengungkapkan telah memblokir sebanyak 3,45 juta situs perjudian daring atau jud
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Partai Solidaritas Indonesia (PSI) merespons pernyataan PDI Perjuangan yang menyinggung polemik ijazah Presiden ke7 RI Joko Wid
POLITIK
JAKARTA Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI memutuskan final Lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar MPR RI tingkat Provinsi Kalimantan Ba
NASIONAL
JAKARTA Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira menanggapi rencana Presiden ke7 RI Joko Widodo yang disebut akan melakukan kunjun
POLITIK
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengapresiasi pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Penertiban Aset Daerah oleh DPRD Kota M
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara menegaskan bahwa rangkap jabatan yang diemban Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provins
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menginstruksikan seluruh jajaran perangkat daerah untuk bergerak cepat menindaklanjuti ha
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Kota (Pemko) Medan menyatakan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan transpa
PEMERINTAHAN