Komeng Dukung Bang Azran Pimpin FORKABI: Memajukan Budaya Betawi adalah Amanat Konstitusi
JAKARTA Anggota DPD RI/MPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat, Alfiansyah Komeng, menyatakan dukungan penuh kepada Ketua Umum DPP Forum Komu
NASIONAL
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan aliran uang suap dalam kasus pengadaan smart board di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, yang menyeret nama Bupati Edison (EDS).
Dalam konstruksi perkara yang disampaikan Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, Edison diduga menerima jatah sekitar 5 persen dari setiap aliran dana suap yang masuk melalui mekanisme rekening penampungan (nominee).
"(Aliran dana) diduga didistribusikan dengan prosentase tertentu, yaitu 5 persen untuk Bupati, 3 persen untuk kepala dinas, dan 1 persen untuk PPK dan bendahara," kata Taufik dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 9 Juni 2026.Baca Juga:
KPK menyebut aliran dana tersebut disamarkan melalui sejumlah rekening atas nama pihak ketiga yang dikendalikan oleh Sekretaris Disdikbud Muara Enim, Abi Nurwardani (ABN).
Rekening itu digunakan untuk menampung uang dari rekanan proyek.
Dalam praktiknya, ABN diduga berperan sebagai pengendali rekening nominee sekaligus mendistribusikan uang suap, termasuk kepada Bupati Edison melalui perantara orang kepercayaannya.
"ABN diduga mendistribusikan aliran uang tersebut sesuai dengan pembagian yang telah diatur," ujar Taufik.
Menurut KPK, uang suap berasal dari pihak swasta, yakni marketing PT Millenium Solusi Abadi (MSA), Cory Erin Hardi (CRH), yang memberikan uang sekitar Rp 500 juta kepada pihak Disdikbud Muara Enim.
Pemberian itu disebut untuk menjaga "hubungan baik" agar perusahaan tetap mendapatkan proyek di lingkungan pemerintah daerah.
KPK juga mengungkap keterlibatan keponakan Bupati Muara Enim, Adi Triyadi (AD), yang berperan sebagai perantara penyerahan uang tunai kepada Edison.
Uang tersebut sebelumnya ditarik dari rekening nominee melalui pihak lain sebelum diserahkan secara berjenjang.
"Uang yang diterima digunakan untuk keperluan pribadi EDS," kata Taufik.
JAKARTA Anggota DPD RI/MPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat, Alfiansyah Komeng, menyatakan dukungan penuh kepada Ketua Umum DPP Forum Komu
NASIONAL
MEDAN Ketua Umum Pengurus Besar Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (PB MABMI), Prof. Dr. H. OK. Saidin, SH, M.Hum bergelar Datuk Seri
NASIONAL
BANDA ACEH Pemerintah Aceh akan segera menentukan status penanganan bencana hidrometeorologi setelah masa Transisi Darurat menuju Pemuli
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ketua Umum DPP Persatuan Alumni GMNI Prof. Arief Hidayat menilai kondisi penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tim kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, belum memutuskan ap
HUKUM DAN KRIMINAL
YOGYAKARTA Anakanak mencakup hampir 30 persen dari total penduduk Indonesia. Jumlah yang besar tersebut menjadikan pemenuhan hak anak s
NASIONAL
JAKARTA Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 273/PUUXXIII/2025 yang melarang penghapusan sisa kuota internet secara sepihak dinilai m
NASIONAL
JAKARTA Rapper asal Amerika Serikat, Kanye West atau yang kini dikenal dengan nama Ye, dipastikan akan menggelar konser perdananya di In
ENTERTAINMENT
JAKARTA Program Bedah Rumah pemerintah selangkah lagi memiliki aturan baru. Rancangan Peraturan Menteri (Rapermen) tentang Program Bedah
NASIONAL
BANDA ACEH Kebijakan Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh yang menyerahkan pengelolaan tata kelola parkir publik kepada pihak swasta menda
PEMERINTAHAN