Skenario Konstitusi Jika Gugatan Gibran Dikabulkan MK: Ini Alur Penggantian dan Sosok Potensial
JAKARTA Peneliti ISEASYusof Ishak Institute Made Supriatma mengungkap sejumlah skenario politik apabila Mahkamah Konstitusi (MK) mengabul
POLITIK
JAKARTA – Persidangan dugaan kasus penyelamatan slot orbit satelit 123 derajat Bujur Timur (BT) di Kementerian Pertahanan (Kemhan) kembali menghadirkan dinamika baru.
Dalam sidang di Pengadilan Militer Tinggi II-08 Jakarta, Kamis (11/6/2026), nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali disebut dalam keterangan saksi.
Saksi Surya Cipta Witoelar, yang merupakan mantan Direktur Utama PT Dini Nusa Kusuma (DNK), menyampaikan adanya arahan untuk menyelamatkan filing L-band pada slot orbit tersebut.Baca Juga:
Ia menyebut arahan itu dikaitkan dengan Presiden Joko Widodo dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
"Perintah Presiden sudah sangat jelas ini harus selamatkan. DPR juga, kita harus selamatkan," ujar Surya dalam persidangan saat ditanya penasihat hukum terdakwa Laksamana Muda TNI (Purn) Leonardi.
Dalam perkara ini, Surya dihadirkan sebagai saksi bersama Nurman Setiawan, mantan karyawan PT LAN. Surya juga diketahui pernah menjabat Ketua Tim Ahli di Kemhan.
Sidang ini merupakan bagian dari perkara yang menjerat Laksamana Muda TNI (Purn) Leonardi dan Thomas Van Der Heyden terkait pengelolaan proyek Satelit Komunikasi Pertahanan (Satkomhan) pada periode 2012–2021.
Surya juga menyinggung soal penandatanganan kontrak pengadaan dengan perusahaan Navayo International AG.
Ia menyebut terdapat perbedaan waktu antara dokumen kontrak dan fakta penandatanganan.
Menurut dia, kontrak tertulis bertanggal 1 Juli 2016, namun baru ditandatangani pada Oktober 2016.
Pada periode itu, anggaran proyek disebut sudah tersedia dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2016.
Surya juga mengakui sempat tidak memahami dokumen certificate of performance (CoP) yang kemudian menjadi dasar klaim pembayaran oleh Navayo.
JAKARTA Peneliti ISEASYusof Ishak Institute Made Supriatma mengungkap sejumlah skenario politik apabila Mahkamah Konstitusi (MK) mengabul
POLITIK
JAKARTA Pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi menyoroti keberadaan sejumlah dokumen terkait ijazah Joko Widodo (Jokowi) yang disebut
POLITIK
MUARASABAK Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Muara Sabak terus meningkatkan pengawasan keselamatan dan keamanan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah telah menuntaskan kewajiban pembayaran obligasi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada Bank Indonesia (BI) sen
EKONOMI
JAKARTA Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejaksaan Agung memeriksa
HUKUM DAN KRIMINAL
JATINANGOR Sebanyak 50 mahasiswa Universitas Padjadjaran (UNPAD) terpilih menerima Program Beasiswa GENZI UPZ IKA UNPAD. Selain mendapatka
PENDIDIKAN
MEDAN Perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) membawa tantangan baru bagi pelaku seni, akademisi hingga fotografe
SENI DAN BUDAYA
BANDA ACEH Unit VI Ranmor Satreskrim Polresta Banda Aceh mengamankan seorang pria berinisial AN (30) yang diduga terlibat kasus penggelapa
HUKUM DAN KRIMINAL
SIMALUNGUN Polisi menangkap pelaku pencurian sepeda motor yang telah diburu hampir dua bulan. Pelaku bernama Yogi Wardani (32) ditangkap d
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Seorang warga Deli Serdang, Indrayani, mengadukan sejumlah penyidik Sat Reskrim Polrestabes Medan ke Bidang Profesi dan Pengamanan (
HUKUM DAN KRIMINAL