Pemerintah Takut Reformasi Polri? Ini Kata Mahfud MD

"Tapi sesudah itu, saya lihat gejalanya enggak ada gerak apapun (dari pemerintah)," jelas dia.

Ia juga menyoroti tidak adanya tindak lanjut terhadap kesepakatan yang sebelumnya dibahas, termasuk rencana pengolahan rekomendasi oleh kementerian terkait sebelum dibawa ke proses legislasi.

"Enggak ada follow up-nya (rekomendasi dari Tim Reformasi Polri), tiba-tiba sudah diusulkan ke situ (DPR RI lalu disahkan)," ujar dia.

Menurut Mahfud, kondisi tersebut semakin memperkuat keyakinannya bahwa agenda reformasi Polri belum menjadi prioritas utama pemerintah.

"Tidak ada tindak lanjut yang jelas terhadap rekomendasi yang kami susun. Karena itu saya menilai reformasi yang dijanjikan belum berjalan sebagaimana mestinya," katanya.

"Ya mereka sejak awal sikapnya begitu, ya sudah, saya sudah merasa bahwa ini hanya lip service saja. Tidak sungguh-sungguh. Tapi enggak apa-apa, saya sudah berhasil membuktikan bahwa saya tidak omon-omon lho," ujar dia.

Meski demikian, Mahfud menegaskan dirinya tetap merasa telah menjalankan tanggung jawab sebagai bagian dari tim reformasi.

"Ketika saya kritik polisi lalu saya diminta masuk untuk memberikan usul, saya masuk dan bertemu dengan para jenderal polisi juga, mari kita berembuk ketemu lah, ada hasilnya. Lalu bawa hasilnya, mungkin 3.000 halaman, dianggaplah, 'sudah dimasukkan saja ke tong sampah', begitu emang teorinya dalam hukum," tambah dia.

"Anda punya hafal ilmu hukum dari tujuh perpustakaan yang jumlah bukunya puluhan ribu, kalau politik mengatakan semua aturan hukum yang ada di perpustakaan itu batal, diganti dengan ini, bubar semua. Jadi sampah. Nah kira-kira ini yang terjadi," ujar dia.

Ia mengatakan telah memberikan masukan dan solusi secara terbuka kepada pemerintah.

"Saya senang bahwa saya berhasil membuktikan bahwa saya tidak cuma omon-omon. Saya masuk dan saya buka ke publik, kan gitu kan. Nah itu sudah cukup bagi saya, karena mengharapkan baik dari situasi seperti sekarang sama dengan Anda mengharapkan kuda bertanduk. Enggak mungkin kan?" pungkas dia.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu juga menilai posisi tim reformasi sejak awal memang terbatas karena hanya bersifat ad hoc dan tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan.

Ketegangan di UGM Berakhir dengan Dialog Lesehan: Budiman Sudjatmiko, Nusron Wahid, dan Sudaryono Buka Suara

Diduga Tembakan OTK, Kaca Rumah Dinas Wabup Deli Serdang Pecah Tengah Malam

Bupati Batu Bara Tinjau Irigasi di Desa Sei Muka, Siapkan Langkah Konkret Dukung Produktivitas 200 Hektare Lahan Pertanian

Terbuka untuk Umum! Bhayangkara Fest 2026 di Banda Aceh Hadirkan D’Masiv, Ghea Indrawari, hingga Kajian Islam Ustaz Adi Hidayat

Ini Alasan Mahasiswa UGM Lakukan Aksi Penggerudukan Diskusi hingga Berujung Ricuh

Mahfud MD: Indonesia Bukan Milik Kelompok atau Partai, tapi Seluruh Rakyat