Kawal Proyek Peta Dasar Rp 4,7 Triliun BIG dari Bank Dunia, Kejagung Pasang Badan Mencegah Korupsi
JAKARTA Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Intelijen (JAMIntel) Reda Manthovani bersama Badan Informasi Geospasial (BIG) mengawal p
NASIONAL
JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan terhadap Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur kewajiban suami memberi nafkah kepada keluarga.
Dalam putusannya, MK menegaskan bahwa pembagian peran antara suami dan istri bukan merupakan bentuk diskriminasi, melainkan pengaturan tanggung jawab yang tetap menjamin keseimbangan hak kedua belah pihak.
Meski demikian, di balik aspek hukum tersebut, persoalan nafkah dalam rumah tangga ternyata menyimpan dimensi psikologis yang lebih kompleks.Baca Juga:
Psikolog Danti Wulan Manunggal mengungkapkan bahwa konflik finansial dalam rumah tangga sering kali tidak semata-mata berkaitan dengan nominal uang yang dikeluarkan.
"Secara psikologis, isu finansial dalam rumah tangga jarang murni tentang angka atau nominal uang," ungkap Danti Wulan Manunggal, S.Psi., Psikolog, pada Jumat (19/6/2026).
"Sering menjadi manifestasi dari masalah kekuasaan (power), penghargaan (appreciation), dan rasa aman (security)," lanjutnya.
Menurut Danti, kewajiban mencari nafkah memang menjadi tanggung jawab yang melekat pada suami, baik secara hukum maupun norma sosial.
Namun dalam praktiknya, tekanan psikologis dapat muncul ketika beban tersebut tidak diimbangi dengan dukungan emosional dari pasangan.
Ia menjelaskan, banyak suami yang merasa perannya dalam keluarga hanya dinilai dari kemampuan memenuhi kebutuhan ekonomi.
"Absennya apresiasi membuat suami merasa fungsinya direduksi hanya menjadi mesin ATM," ujar Danti.
Kondisi tersebut dapat memicu kelelahan mental atau burnout.
Ketika kerja keras mencari nafkah dianggap sebagai sesuatu yang biasa dan tidak mendapatkan penghargaan dari pasangan, motivasi untuk terus berjuang perlahan bisa menurun.
Selain itu, tekanan ekonomi yang semakin tinggi juga menjadi tantangan tersendiri. Terlebih bagi suami yang menjadi satu-satunya sumber penghasilan keluarga.
"Tekanan untuk menjadi penyedia tunggal menciptakan kecemasan tinggi," ucap Danti.
Menurutnya, kecemasan tersebut membutuhkan empati dan dukungan dari pasangan agar tidak berkembang menjadi tekanan psikologis yang lebih berat.
"Jika istri bersikap tidak acuh terhadap stres finansial ini, suami merasa berjuang sendirian di dalam pernikahannya sendiri," sambung dia.
Danti juga menyoroti fenomena inflasi gaya hidup atau hedonic treadmill yang kerap terjadi dalam rumah tangga.
Seiring waktu, standar kebutuhan dan keinginan keluarga dapat meningkat jauh di luar kesepakatan awal saat menikah.
Situasi itu, menurutnya, dapat menimbulkan tekanan tambahan bagi suami yang terus dituntut meningkatkan pendapatan demi memenuhi ekspektasi baru.
Tak hanya terjadi pada keluarga dengan kondisi ekonomi menengah, rasa dimanfaatkan juga dapat dirasakan oleh laki-laki dari kalangan ekonomi mapan.
"Meskipun suami berasal dari keluarga mapan dan bukan generasi sandwich, ia tetap bisa merasa dimanfaatkan," jelas Danti.
Ia menegaskan bahwa perasaan tereksploitasi dalam hubungan tidak selalu berhubungan dengan jumlah uang yang dikeluarkan, melainkan lebih kepada hilangnya penghargaan dan pelanggaran batasan dalam hubungan.
"Rasa tereksploitasi dalam psikologi relasi tidak selalu berakar pada berkurangnya nominal uang, melainkan pada pelanggaran batasan atau boundary violation, dan hilangnya rasa dihargai," lanjut dia.
Karena itu, Danti menilai komunikasi, empati, dan penghargaan terhadap peran masing-masing menjadi fondasi penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga.
"Jika tuntutan melampaui kesepakatan awal tanpa empati, suami kaya raya sekalipun akan merasa terobjektifikasi, sekadar alat fungsional dan bukan pasangan hidup yang dicintai utuh," pungkas Danti.*
(km/ad)
JAKARTA Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Intelijen (JAMIntel) Reda Manthovani bersama Badan Informasi Geospasial (BIG) mengawal p
NASIONAL
JAKARTA Akademisi Rocky Gerung menyoroti gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terkait syarat pendidikan pencalonan Gibran Rakab
POLITIK
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan pelestarian budaya dan cagar budaya merupakan tanggung jawab bersama. Menurutnya,
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengapresiasi inovasi sosial yang digagas Kecamatan Medan Denai melalui program ANJELI dan K
PEMERINTAHAN
MEDAN Kualitas udara di Kota Medan dilaporkan memburuk akibat sebaran asap di sejumlah wilayah Sumatera Utara. Wali Kota Medan Rico Waas me
KESEHATAN
BANDA ACEH Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Aceh memperkuat komitmen memberikan pelayanan yang semakin humanis dan profesional kep
PERISTIWA
MEDAN Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara (Sumut) memasok beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta Minyakita dalam keg
EKONOMI
JAKARTA PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau INALUM meraih delapan penghargaan dalam ajang Environmental and Social Innovation Awar
NASIONAL
MEDAN Ketua Umum Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Adardam Achyar mempertanyakan pemidanaan terhadap surat yang dibuat advokat dalam menjal
POLITIK
MANDAILING NATAL Foto mobil dinas Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) digunakan untuk mengangkut
PERISTIWA