Sidang Korupsi Smartboard Rp29,5 Miliar: Ada Uang Rp1,5 Juta dan Perintah Teken Dokumen Malam Hari, Nama Eks Pj Bupati Langkat Ikut Mencuat

Dalam persidangan, Irwansyah juga menyebut adanya komunikasi yang mengaitkan perintah dari pejabat daerah, termasuk Kepala BPKAD, untuk mempercepat proses dokumen tersebut.

Sementara itu, saksi lain, Robert Hendra Ginting, mengungkap bahwa dirinya hanya melakukan pengecekan dokumen administrasi sebelum pencairan.

Ia juga menyebut mengenal Muhammad Faisal Hasrimy sebagai sesama alumni STPDN.

"Sama-sama alumni Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN)," ujarnya.

Fakta lain yang terungkap di persidangan adalah terkait mekanisme pengadaan smartboard.

Saksi menyebut bahwa dalam tahap perencanaan, Supriadi lebih aktif sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), meski dalam dokumen kontrak tercatat ada peran lain yang berubah.

Selain itu, disebutkan pula bahwa tidak ada survei harga dan kajian teknis sebelum pengadaan dilakukan.

Harga smartboard sendiri mengacu pada e-katalog dengan nilai sekitar Rp60 juta per unit.

Saksi juga mengaku baru mengetahui bahwa anggaran smartboard tidak masuk dalam APBD murni 2024, melainkan muncul dalam APBD Perubahan dengan nilai sekitar Rp50 miliar.

Dalam dakwaan, Jaksa Penuntut Umum Kejari Langkat menyebut proses pengadaan smartboard tersebut diduga tidak sesuai dengan prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah dan berpotensi menimbulkan kerugian negara.

Hingga sidang berakhir, pihak-pihak yang disebut dalam keterangan saksi belum memberikan tanggapan resmi terkait pernyataan di persidangan tersebut.*

Pengumuman SPMB Batu Bara Molor, Orang Tua Pertanyakan Kinerja Sistem Online

Dua Mantan Bupati Taput Dilaporkan ke KPK Terkait Dugaan Penyalahgunaan Lahan 20 Hektare

Nama Eks Pj Bupati Langkat hingga Kepala BPKAD Muncul Lagi di Sidang Korupsi Smartboard, Fakta Baru Terungkap!

Ini 20 Universitas Terbaik Indonesia Versi QS World University Rankings 2027, USU di Peringkat Berapa?

Sonny Sonjaya Sebut 41 Nama Terlibat Kasus Korupsi MBG, Sahroni: Bisa Jadi Fitnah

Bukan Jepang atau Amerika, Indonesia Jadi Negara Paling Optimistis Hadapi Tahun 2026