Kebakaran Gunung Bromo Tersisa 1-2 Titik, Diduga akibat Human Error
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago menduga kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di
NASIONAL
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah tiga lokasi di Bali terkait penyidikan kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA) yang menjerat mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim.
Penggeledahan dilakukan selama tiga hari, mulai 17 hingga 19 Juni 2026. Salah satu lokasi yang menjadi sasaran penyidik adalah Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, selain kantor imigrasi, tim penyidik juga menggeledah Kantor PT Visa Empat Bali dan CV Visa Agung Bali Teratai Promanende.Baca Juga:
"Penggeledahan dilakukan di tiga lokasi yaitu di Kantor PT Visa Empat Bali, CV Visa Agung Bali Teratai Promanende, serta Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar," kata Budi dalam keterangannya, Sabtu (20/6/2026).
Dari serangkaian penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah barang bukti berupa dokumen dan perangkat elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani.
Menurut Budi, seluruh barang bukti yang telah diamankan akan dianalisis lebih lanjut untuk mengungkap secara menyeluruh dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pengurusan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing.
"Barang bukti yang disita selanjutnya akan dianalisis oleh penyidik guna mengungkap perkara ini menjadi terang," ujarnya.
Sebelumnya, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan dokumen keimigrasian. Penetapan tersangka tersebut merupakan tindak lanjut dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan pada awal Juni 2026.
Salah satu tersangka dalam perkara itu adalah Silmy Karim yang saat itu menjabat sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Selain Silmy, sejumlah pejabat dan aparatur di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi juga turut ditetapkan sebagai tersangka.
KPK menegaskan proses penyidikan masih terus berjalan dan tidak menutup kemungkinan adanya pendalaman lebih lanjut terhadap pihak-pihak lain yang diduga terkait dalam perkara tersebut.*
(in/dh)
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago menduga kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Waas mencopot Fernanda dari jabatan Camat Medan Timur. Pencopotan sementara itu dilakukan setelah hasil audit
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir berharap Timnas Indonesia mampu meraih prestasi maksimal pada FIFA ASEAN Cup
OLAHRAGA
JAKARTA Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur, mulai mereda. Kepala Badan Nasional Penanggu
PERISTIWA
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyederhanakan struktur perusahaan dengan memangkas s
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah tengah membahas wacana menjadikan pengemudi ojek online (ojol) sebagai pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)
EKONOMI
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengakhiri perdagangan Senin (10/8/2026) di zona merah. IHSG turun 44,28 poin atau 0,69 perse
EKONOMI
JAKARTA Tim kuasa hukum Febrie Adriansyah mempertanyakan dasar penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan Keja
NASIONAL
JAKARTA Komisi Yudisial (KY) menetapkan 14 calon hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung (MA) untuk diusulkan kepada DPR RI. Para
POLITIK
JAKARTA Polda Metro Jaya meningkatkan penanganan kasus kematian Sutrimo, pria yang disebut sebagai Kepala Rumah Tangga (Karumga) mantan
HUKUM DAN KRIMINAL