JAKARTA –Gerakan Rakyat Brantas Korupsi (GERBRAK) bersama Media Buana Independen Televisi (BITV) mengambil langkah besar dalam upaya pemberantasan korupsi di daerah. Pada Senin, 21 Oktober 2024, kedua pihak mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta dengan membawa laporan dugaan tindak pidana korupsi di beberapa wilayah di Sumatera Utara.
Kedatangan GERBRAK dan BITV ini tidak hanya sekadar kunjungan biasa. Mereka membawa serta dokumen penting yang berisi informasi terkait sejumlah kasus korupsi yang diduga melibatkan beberapa pejabat daerah. Kota Padang Sidempuan, Kabupaten Langkat, Kabupaten Batu Bara, dan Kabupaten Deli Serdang menjadi fokus utama laporan tersebut, karena di wilayah-wilayah tersebut masyarakat kerap melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan anggaran publik.
Laporan Dugaan Korupsi di Sumatera Utara
Baca Juga:
Laporan yang diserahkan oleh GERBRAK kepada KPK mencakup dugaan penyalahgunaan anggaran pembangunan infrastruktur, dana desa, dan proyek-proyek yang dinilai tidak transparan. Di Kota Padang Sidempuan, dugaan korupsi terkait proyek pembangunan jalan yang dikerjakan secara asal-asalan. Sementara itu, di Kabupaten Langkat, laporan berfokus pada penyalahgunaan dana desa yang diduga digunakan untuk kepentingan pribadi oleh sejumlah oknum pemerintah setempat.
Baca Juga:
Situasi tidak jauh berbeda di Kabupaten Batu Bara dan Kabupaten Deli Serdang, di mana sejumlah proyek pembangunan yang menggunakan anggaran daerah juga diduga terindikasi korupsi. Dalam laporannya, GERBRAK menekankan bahwa beberapa proyek di daerah-daerah tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan, bahkan beberapa proyek mangkrak setelah anggaran dicairkan.
GERBRAK Desak Tindakan Cepat dari KPK
GERBRAK menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan, terutama dalam hal pengelolaan anggaran publik. “Korupsi ini seperti penyakit kronis yang harus segera diatasi. Kami tidak bisa hanya menunggu, tapi harus bergerak bersama untuk memastikan bahwa uang rakyat tidak disalahgunakan oleh segelintir oknum yang hanya mementingkan keuntungan pribadi,” ujar salah satu perwakilan GERBRAK.
Menurut mereka, laporan ini diharapkan dapat menjadi awal dari upaya penegakan hukum yang lebih tegas terhadap para pelaku korupsi di Sumatera Utara. Mereka juga menegaskan bahwa masyarakat di wilayah-wilayah tersebut sudah jenuh dengan janji-janji perubahan, namun praktik korupsi terus merajalela.
BITV Ikut Mendukung Pergerakan Anti Korupsi
Sebagai media yang berbasis di Sumatera Utara, BITV ikut mendukung langkah GERBRAK dengan terus mengawal isu-isu pemberantasan korupsi melalui pemberitaan yang berimbang dan mendalam. “Kami tidak hanya bertindak sebagai pengawal informasi, tetapi juga sebagai bagian dari upaya nyata untuk mengungkap kebenaran dan memberikan suara kepada masyarakat yang terdampak oleh korupsi,” jelas perwakilan BITV dalam kesempatan tersebut.
GERBRAK dan BITV berharap dengan adanya laporan ini, KPK dapat segera turun tangan melakukan penyelidikan yang menyeluruh. Mereka juga menyatakan kesiapannya untuk membantu KPK dalam proses pengumpulan data dan bukti-bukti terkait kasus yang dilaporkan.
Masyarakat Dukung Langkah GERBRAK
Gerakan yang dilakukan oleh GERBRAK dan BITV mendapatkan respons positif dari masyarakat Sumatera Utara. Banyak pihak yang mendukung langkah ini sebagai bentuk nyata dalam pemberantasan korupsi yang selama ini dianggap sulit terungkap. Dengan melibatkan media dan masyarakat, harapannya adalah setiap indikasi korupsi dapat segera diusut tuntas tanpa pandang bulu.
“Kami berharap KPK bertindak cepat dan tegas terhadap semua laporan yang telah kami sampaikan. Masyarakat di Sumatera Utara sudah terlalu lama menanti adanya penegakan hukum yang adil dan transparan,” pungkas salah satu juru bicara GERBRAK sebelum meninggalkan Gedung KPK.
(TIM REDAKSI BITV)
MEDAN Dalam upaya memperkuat koordinasi antar lembaga penegak hukum, Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan (Ka.Kpr) Rutan Kelas I Medan, Harun A
Nasional
JAWA TIMUR Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dipastikan tidak hadir memenuhi panggilan pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan K
Nasional
TAPSEL Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan diminta untuk lebih proaktif dalam menangani persoalan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal
Pertanian Agribisnis
TAPTENG Pemerintah Desa (Pemdes) Mombang Boru, Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah, menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana De
Nasional
Teluk Dalam, Nias Selatan Sebuah kasus dugaan penganiayaan yang dilaporkan sejak September 2024 kembali menjadi sorotan setelah proses h
Hukum dan Kriminal
PADANGSIDEMPUAN Petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padangsidimpuan kembali melakukan penertiban terhadap pondokpondok usa
Pariwisata
JAKARTA Kejaksaan Agung RI resmi menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud
Hukum dan Kriminal
SULAWESI UTARA Seorang guru berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) bernama Sukmawati menjadi sorotan dalam lanjutan sidang kasus uang palsu
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Dunia fashion Indonesia berduka. Desainer kenamaan Hengki Kawilarang meninggal dunia pada Jumat, 20 Juni 2025, dalam usia 47 tah
Entertainment
BANGKOK Dunia politik Thailand kembali terguncang setelah bocornya rekaman percakapan pribadi antara Perdana Menteri Thailand, Paetongtarn
Internasional
