BPA Luncurkan BPA Fair 2026, Dorong Optimalisasi Lelang Aset Negara dengan Target Rp100 Miliar Lebih
JAKARTA Badan Pemulihan Aset (BPA) resmi meluncurkan BPA Fair 2026 sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan pemulihan aset negar
EKONOMI
BANGKOK - Dunia politik Thailand kembali terguncang setelah bocornya rekaman percakapan pribadi antara Perdana Menteri Thailand, Paetongtarn Shinawatra, dengan mantan Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen.
Isi percakapan yang kontroversial ini memicu kemarahan publik dan mengancam keberlangsungan koalisi pemerintahan.
Dalam rekaman berdurasi 17 menit tersebut, Paetongtarn terdengar menyebut Hun Sen sebagai "paman" dan berjanji akan "menjaga kebutuhannya". Ucapan tersebut memicu kritik tajam dari berbagai kalangan, termasuk militer dan masyarakat sipil, yang menilai komentar itu tidak pantas dan mengganggu hubungan diplomatik serta stabilitas politik dalam negeri.
Partai Bhumjaithai, mitra koalisi terbesar kedua dalam pemerintahan, secara resmi mengumumkan pengunduran dirinya dari aliansi. Keputusan ini menjadi pukulan besar bagi partai Peu Thai yang dipimpin oleh Paetongtarn, dan menempatkan pemerintahannya dalam posisi yang sangat rentan.
"Saya ingin meminta maaf atas rekaman percakapan saya dengan seorang pemimpin Kamboja yang bocor dan telah menyebabkan kemarahan publik," ujar Paetongtarn, seperti dikutip dari BBC, Jumat (20/6/2025).
Rekaman tersebut diketahui pertama kali dibagikan oleh Hun Sen kepada sekitar 80 politisi, dan kemudian ia memutuskan untuk merilis versi lengkapnya di halaman Facebook miliknya.
Kritikus juga menyoroti potensi konflik kepentingan dalam hubungan dekat antara keluarga Shinawatra dan keluarga Hun. Paetongtarn merupakan putri dari Thaksin Shinawatra—mantan PM yang baru kembali dari pengasingan setelah 15 tahun. Ia juga keponakan dari Yingluck Shinawatra, PM perempuan pertama Thailand.
Paetongtarn, yang baru menjabat 10 bulan sejak menggantikan Srettha Thavisin yang dicopot oleh Mahkamah Konstitusi, kini menghadapi krisis politik terbesar dalam masa jabatannya yang masih muda.*
(bs/j006)
JAKARTA Badan Pemulihan Aset (BPA) resmi meluncurkan BPA Fair 2026 sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan pemulihan aset negar
EKONOMI
MEDAN Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan menjatuhkan vonis 20 tahun penjara kepada Saiful Bahri alias Pon (47), kurir narkotika
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa Rancangan UndangUndan
POLITIK
BATU BARA Wacana pemekaran wilayah yang mengusung pembentukan Provinsi Sumatera Pantai Timur kembali memantik perhatian publik. Kali ini
POLITIK
JAKARTA Pemerintah terus mendorong penguatan ketahanan energi nasional melalui diversifikasi bauran energi, termasuk opsi pengembangan P
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut Indonesia saat ini berada dalam kondisi survival mode ekonomi di tengah
EKONOMI
MEDAN Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menekankan pentingnya perusahaan menyesuaikan penugasan peserta magang dengan latar be
NASIONAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memberikan klarifikasi terkait pernyataannya mengenai kebutuhan hingga 19.000 e
EKONOMI
JAKARTA Tim penasihat hukum mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim menyampaikan keberatan atas perce
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengingatkan bahwa risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada tahun 2026 diper
PEMERINTAHAN