Di Tengah Gemuruh “Millenial Bela Negara”, IKJ Buktikan Lewat “Daun Yang Merekah”
JAKARTA Ratusan anak muda dari berbagai daerah di Indonesia berkumpul dalam satu panggung untuk bercerita tentang Indonesia melalui film
ENTERTAINMENT
Jaksa menilai perbuatan tersebut bertentangan dengan berbagai ketentuan hukum, termasuk Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), serta Undang-Undang Ombudsman RI dan kode etik lembaga tersebut.
Fakta menarik lain yang terungkap dalam persidangan adalah penggunaan sejumlah nama samaran oleh Hery saat berkomunikasi melalui aplikasi WhatsApp dengan perantara bernama Agung Winarno.
Jaksa mengungkapkan beberapa nama yang diduga digunakan Hery, antara lain Harry Haemi, John Lennon 07, Tulkiyen, Komandante, Edi Adik Mas Harry Haemi Cirebon, Septian Harry Haemi Ponakan Supir 2021, hingga Tulkiyen MM.
"Bahwa terdakwa Hery Susanto berkomunikasi melalui pesan singkat WhatsApp dengan Agung Winarno terkait pengurusan rekomendasi terhadap beberapa perusahaan pertambangan telah menggunakan beberapa nama samaran yaitu: Harry Haemi, John Lennon 07, Tulkiyen, Komandante, Edi Adik Mas Harry Haemi Cirebon, Septian Harry Haemi Ponakan Supir 2021, Tulkiyen MM, dengan nomor handphone antara lain sebagaimana termuat dalam surat dakwaan," kata jaksa.
Jaksa menduga komunikasi tersebut dilakukan untuk mengatur penerbitan rekomendasi dan laporan hasil pemeriksaan Ombudsman yang menguntungkan sejumlah perusahaan tambang.
"Didasari dan diketahui bahwa penerimaan uang dan barang melalui Agung Winarno adalah untuk menggerakkan terdakwa Hery Susanto dalam menerbitkan LHP Ombudsman RI yang menyatakan adanya maladministrasi," jelas jaksa.
Dalam sidang perdana itu, tim kuasa hukum Hery memutuskan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas surat dakwaan jaksa.
Pengacara Hery, Alex Candra, mengatakan pihaknya memilih langsung menghadapi proses pembuktian di persidangan.
"Ya kalau eksepsi kan kita ketahui hanya menyangkut tentang bagaimana formil dakwaan, apakah formil dakwaan itu terpenuhi secara umum atau tidak," kata Alex.
"Ya menurut kami hanya untuk mengulur waktu saja," tambahnya.
Menurut Alex, yang lebih penting adalah membuktikan tuduhan yang disampaikan jaksa dalam persidangan.
"Tentunya perkara pidana ini lebih kepada bagaimana pembuktian terhadap apa yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum," pungkasnya.
JAKARTA Ratusan anak muda dari berbagai daerah di Indonesia berkumpul dalam satu panggung untuk bercerita tentang Indonesia melalui film
ENTERTAINMENT
BATU BARA Aksi tawuran yang diduga melibatkan sejumlah remaja kembali terjadi di Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, Sumatera
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau INALUM menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke81 Republik Indonesia dengan menggelar
KESEHATAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Jakarta Utara, Bebizie Sri Mulyati, sebagai
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menghormati proses hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung terhadap dua pegawa
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Perumda Tirtanadi menghadirkan sejumlah kebijakan baru untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan air bersih. Kebijakan it
PEMERINTAHAN
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kinerja Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang mengerahkan personel kepolisia
NASIONAL
JAKARTA Badan Narkotika Nasional (BNN) menangkap MR alias Bos Gendut, gembong narkoba yang menjadi buronan sejak November 2025. MR ditan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak melaporkan pembangunan 3.008 jembatan oleh TNI Angkatan Darat
NASIONAL
MALANG Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah seorang pemeriksa pajak di Malang, Jawa Timur. Penggeledahan tersebut merupa
HUKUM DAN KRIMINAL