Mentan Pastikan Pasokan CPO Aman, Program B50 Resmi Dimulai 1 Juli
JAKARTA Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan pasokan minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dalam kon
EKONOMI
MEDAN – Kasus dugaan penganiayaan yang menyeret Anggota DPRD Kota Medan, Antonius Devolis Tumanggor, terus bergulir.
Setelah sebelumnya dilaporkan ke Polrestabes Medan oleh tetangganya, pihak Antonius kini menyampaikan klarifikasi sekaligus versi kronologi peristiwa yang terjadi.
Kuasa hukum Antonius, Fernando Raja Sipahutar dan Lantur Tumangger, membantah tuduhan bahwa kliennya melakukan penganiayaan terhadap pelapor.Baca Juga:
Mereka menegaskan Antonius tidak melakukan kontak fisik dan menyebut keributan dipicu oleh dugaan tindakan provokatif dari pihak pelapor.
Fernando menjelaskan, peristiwa bermula pada Jumat (5/6/2026) sekitar pukul 10.00 WIB.
Saat itu Antonius sedang berjalan menuju simpang Gang Tapanuli untuk menemui sejumlah pengurus Marga Manurung yang akan melakukan perjalanan ke luar kota.
Di tengah perjalanan, sebuah mobil Avanza atau kendaraan sejenis melintas dari arah Jalan Karya menuju Gang Tapanuli.
Menurut kuasa hukum, kendaraan tersebut nyaris menyerempet dinding dan menggeber mesin hingga beberapa kali, sehingga membuat Antonius terkejut.
Merasa tindakan itu sebagai bentuk intimidasi, Antonius kemudian mengikuti kendaraan tersebut hingga berhenti di depan rumah pengemudi yang belakangan diketahui merupakan tetangganya sendiri.
"Klien kami merasa terintimidasi dan diprovokasi oleh tindakan tersebut," ujar Fernando dalam konferensi pers di Medan, Senin (29/6/2026).
Setelah kendaraan berhenti, terjadi adu mulut yang disaksikan warga sekitar. Istri dan anak Antonius juga keluar rumah setelah mendengar keributan.
Menurut kuasa hukum, situasi sempat mereda. Namun pelapor disebut kembali keluar rumah sambil berteriak sehingga pertengkaran kembali terjadi.
Fernando mengatakan pelapor diduga mengucapkan kata-kata kepada istri Antonius yang kemudian memancing emosi anak Antonius.
Ia menyebut respons anak Antonius hanya berupa dorongan spontan kepada pelapor.
"Pak Antonius tetap berada di depan rumahnya dan tidak ikut mendatangi rumah pelapor. Klien kami juga tidak melakukan kontak fisik dengan pelapor," tegas Fernando.
Pihak Antonius mengaku telah berupaya menyelesaikan persoalan tersebut secara kekeluargaan melalui kepala lingkungan.
Mediasi dijadwalkan berlangsung pada Minggu (7/6/2026).
Namun, menurut kuasa hukum, upaya damai batal dilakukan karena pada hari yang sama pelapor telah membuat laporan ke Polrestabes Medan.
Selain itu, pihak Antonius juga menyayangkan beredarnya dokumen laporan polisi di sejumlah media.
Mereka menilai penyebaran dokumen tersebut berpotensi membentuk opini publik sebelum proses hukum selesai.
Kuasa hukum juga menyoroti aksi demonstrasi yang digelar di DPRD Kota Medan maupun kantor partai politik.
Mereka menilai terdapat upaya menggiring opini publik serta melakukan pembunuhan karakter terhadap kliennya.
Meski belum memenuhi panggilan klarifikasi dari penyidik karena sedang menjalankan tugas kedewanan di Bandung dan Bogor bersama DPRD Kota Medan, pihak Antonius memastikan telah menyampaikan pemberitahuan kepada penyidik dan meminta penjadwalan ulang.
"Klien kami siap memberikan klarifikasi dan mengikuti seluruh proses hukum sesuai jadwal yang ditentukan," katanya.
Kepala Lingkungan IX Kelurahan Sei Agul, Junus Banjarnahor, membenarkan bahwa dirinya bersama tokoh masyarakat sempat berusaha mempertemukan kedua belah pihak.
Menurut Junus, pelapor Marojahan Silalahi awalnya menyetujui rencana mediasi yang dijadwalkan pada Minggu (7/6/2026).
Namun pada hari yang sama, ia mengetahui pelapor telah membuat laporan ke Polrestabes Medan sehingga proses perdamaian tidak berlanjut.
"Saya juga tidak mengetahui kejadian sebenarnya. Sebagai kepala lingkungan saya hanya berupaya memediasi, tetapi proses perdamaian tidak berlanjut," ujar Junus.
Ia menambahkan, pelapor dan Antonius merupakan sahabat lama yang belakangan diketahui sudah tidak lagi memiliki hubungan baik.
Hingga kini, kasus tersebut masih dalam proses penyelidikan di Polrestabes Medan.
Semua pihak yang disebut dalam perkara ini tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah sampai ada putusan hukum yang berkekuatan tetap.* (tm/ad)
JAKARTA Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan pasokan minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dalam kon
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji, Yaqut Cholil Qoumas, telah menjalani
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara menegaskan komitmennya mendukung upaya pemerintah pusat dalam mencegah penyebaran pah
PEMERINTAHAN
MEDAN Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap mengajak para pakar perencana pembangunan dari berbagai daerah di Indonesia untuk berk
PEMERINTAHAN
JAKARTA Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memaparkan sejumlah pertimbangan y
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 10 tahun penjara
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengingatkan pemerintah kota di seluruh Indonesia agar tidak hanya fokus membangun gedung
PEMERINTAHAN
BATU BARA Rentetan dugaan kasus pencurian yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir di Kecamatan Talawi dan Kecamatan Tanjung Tiram sem
HUKUM DAN KRIMINAL
Oleh Raman KrisnaANGGARAN negara pada hakikatnya adalah uang rakyat. Karena itu, setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah harus mampu dip
OPINI
TAPANULI SELATAN Sedikitnya 23 titik longsor dan badan jalan amblas ditemukan di ruas Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) SipirokTarutun
PERISTIWA