Kolonel TNI Aktif Diduga Terlibat dalam Kasus Korupsi MBG, Siapa?

JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap adanya dugaan keterlibatan seorang anggota TNI Angkatan Darat aktif berinisial Kolonel BU dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) periode 2025–2026.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Syarief Sulaeman Nahdi, mengatakan Kolonel BU saat itu menjabat sebagai Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran Badan Gizi Nasional (BGN).

Selain itu, ia juga bertugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan barang dan jasa, termasuk pengadaan sepeda motor listrik.

Baca Juga:

• Jadi Tersangka KPK Kasus Dugaan Suap Jabatan, Harta Bupati Kuansing Suhardiman Amby Terendah di Antara Bupati se-Riau

"Kami menemukan adanya keterlibatan oknum TNI aktif yang menjabat selaku Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN dan juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan barang jasa, terutama pengadaan sepeda motor," ujar Syarief dalam konferensi pers, Kamis (2/7/2026).

Menurut penyidik, berdasarkan hasil penyelidikan sementara, Kolonel BU diduga memiliki peran dalam pengaturan harga pengadaan yang mengalami penggelembungan (mark up).

Ia juga disebut memberikan arahan terkait penunjukan penyedia sepeda motor listrik dalam proyek tersebut.

"Itu dilakukan memang oleh PPK dan penyedia yang sudah kita melakukan penahanan," kata Syarief.

Meski demikian, Kejagung belum menetapkan Kolonel BU sebagai tersangka.

Syarief menjelaskan, karena yang bersangkutan masih berstatus anggota TNI aktif, proses hukumnya tidak dapat dilakukan langsung oleh penyidik Jampidsus.

Penanganan perkara terhadap anggota militer aktif akan dilakukan melalui mekanisme koneksitas bersama Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer (Jampidmil).

"Belum (tersangka). Makanya ini karena keterlibatan, jadi begini, karena kami di Pidsus itu tidak bisa memproses atau men-tersangka-kan TNI aktif. Itu dilakukan dengan cara koneksitas, makanya kami serahkan ke Jampidmil untuk selanjutnya akan diproses oleh Jampidmil," jelasnya.

Hingga saat ini, Kejagung telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis.

Mereka adalah mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, Asep Yusuf Somantri, Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal Andri Mulyono, Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review Glory Harimas Sihombing, serta Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN Brigjen Lalu Muhammad Iwan Mahardan.

Dalam penyidikan, Kejagung menemukan dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program MBG.

Sejumlah yayasan yang menjadi mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diduga dipilih karena memiliki hubungan dengan pejabat BGN, bukan berdasarkan persyaratan yang berlaku.

Selain itu, penyidik juga menemukan dugaan mark up pada berbagai pengadaan barang yang nilainya mencapai triliunan rupiah.

Barang tersebut meliputi sekitar 21.801 unit motor listrik senilai Rp1,03 triliun, 32.000 pasang sepatu, 31.994 unit tablet, serta 5.400 unit televisi berukuran 75 inci.

Kejagung menegaskan penyidikan masih terus berjalan dan tidak menutup kemungkinan adanya penetapan tersangka baru apabila ditemukan alat bukti yang cukup.* (cn/ad)

Jadi Tersangka KPK Kasus Dugaan Suap Jabatan, Harta Bupati Kuansing Suhardiman Amby Terendah di Antara Bupati se-Riau

Sekretaris Deputi BGN Lalu Muhammad Iwan Jadi Tersangka Baru Kasus Korupsi MBG! Kejagung Ungkap Perannya

Kejari Medan Geledah RSUD Pirngadi, Dugaan Korupsi Dana BLUD Rp23,8 Miliar Diusut

Sekjen Perindo: Polri Jadi Kunci Stabilitas Nasional dan Keberhasilan Pembangunan

Wamenhan Ungkap Alasan Calon Manajer Kopdes Ikut Pelatihan Bela Negara

Polri Kebut Pembangunan 1.500 Dapur MBG hingga Akhir 2026