TNI Bantah Isu Aceh Berlakukan Darurat Operasi Militer Mulai 1 September 2026
JAKARTA Tentara Nasional Indonesia (TNI) membantah informasi yang beredar di media sosial mengenai klaim pemerintah akan menerapkan Daru
NASIONAL
MEDAN – Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan terus mendalami dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan anggaran Belanja Barang dan Jasa di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pirngadi Medan. Usai melakukan penggeledahan, penyidik telah memeriksa sedikitnya 10 orang saksi untuk mengusut perkara tersebut.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Medan, Valentino Harry Manurung, mengatakan seluruh pihak yang diperiksa masih berstatus sebagai saksi dalam penyidikan dugaan korupsi pengelolaan anggaran yang bersumber dari dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
"Sejauh ini sekitar 10 orang saksi telah dimintai keterangan terkait dugaan tindak pidana korupsi tersebut," ujar Valentino, Kamis (2/7/2026).Baca Juga:
Menurutnya, pemeriksaan saksi akan terus dilakukan guna mengungkap fakta-fakta hukum serta mengetahui pihak yang bertanggung jawab dalam perkara tersebut.
Sebelumnya, Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejari Medan menggeledah RSUD Pirngadi Medan pada Selasa (30/6/2026). Penggeledahan dilakukan sebagai bagian dari penyidikan dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran Belanja Barang dan Jasa yang bersumber dari dana BLUD.
Dalam penggeledahan yang berlangsung sekitar satu jam itu, penyidik menyita sejumlah dokumen administrasi dan transaksi keuangan yang akan menjadi bahan pendalaman penyidikan.
"Dokumen yang diperoleh akan dipelajari lebih lanjut bersamaan dengan pemeriksaan saksi lanjutan," kata Valentino.
Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, nilai pagu anggaran BLUD yang menjadi objek penyidikan mencapai sekitar Rp23,8 miliar.
Anggaran tersebut terdiri atas belanja obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) sebesar Rp10,8 miliar, serta utang senilai lebih dari Rp13 miliar.
Penyidik juga menemukan indikasi adanya pembayaran utang yang berasal dari satu tahun anggaran menggunakan alokasi anggaran pada tahun berikutnya. Selain itu, sebagian utang tersebut diduga belum seluruhnya diselesaikan hingga saat ini.
Kejari Medan menegaskan penyitaan dokumen dilakukan untuk memastikan ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum yang berpotensi menimbulkan kerugian negara. Proses penyidikan masih terus berlangsung dan belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.* (tm/dh)
JAKARTA Tentara Nasional Indonesia (TNI) membantah informasi yang beredar di media sosial mengenai klaim pemerintah akan menerapkan Daru
NASIONAL
JAKARTA Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perl
EKONOMI
JAKARTA Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Fathimah Azzahra, terlibat perdebatan dengan Kapolres Metr
PERISTIWA
JAKARTA Penyanyi Pradikta Wicaksono atau Dikta resmi menikah dengan kekasihnya, Rachel Florencia atau Rachel Cia. Pernikahan keduanya be
ENTERTAINMENT
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) mendapat alokasi anggaran terbesar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2
EKONOMI
MEDAN Sebanyak 13 kepala dinas di Sumatera Utara terseret perkara dugaan korupsi yang ditangani Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korup
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kuasa hukum eks Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah, Febri Diansyah, meminta Kejaksaan Agung menjalanka
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Tim 9 Kejaksaan Agung terus mendalami perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Jampidsus Kejagung,
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sebanyak 11 terdakwa dalam kasus dugaan korupsi ekspor Palm Oil Mill Effluent (POME) atau limbah minyak kelapa sawit periode 202
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Dua pemuda asal Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, M Ichsan (29) dan M Danil (30), ditangkap personel Subdit I Ditresnark
HUKUM DAN KRIMINAL