AHY Pastikan Sekolah Rakyat di Medan Siap Beroperasi Pertengahan Juli 2026
MEDAN Pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 di Jalan Flamboyan Raya II, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota M
PENDIDIKAN
JAKARTA – Markas Besar (Mabes) TNI memberikan tanggapan terkait penyidikan yang dilakukan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer (Jampidmil) terhadap dugaan keterlibatan seorang perwira aktif dalam kasus korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).Perwira yang dimaksud adalah Kolonel Budi Utomo, yang menjabat sebagai Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran Badan Gizi Nasional (BGN).
Dalam proyek tersebut, ia diketahui bertugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada pengadaan 21.801 unit sepeda motor listrik Emmo JVX GT.Baca Juga:
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI, Brigadir Jenderal Muhammad Nas, menegaskan institusinya menghormati seluruh proses hukum yang sedang berlangsung."TNI menghormati proses hukum yang sedang berjalan," kata Muhammad Nas, Jumat (3/7/2026).Ia menambahkan, TNI tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan menyerahkan pembuktian perkara sepenuhnya kepada aparat penegak hukum.
"TNI mengedepankan asas praduga tak bersalah dan menyerahkan proses pembuktian kepada aparat penegak hukum."Hingga saat ini, pihak terkait masih berupaya memperoleh konfirmasi dari Kolonel Budi Utomo maupun pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN), termasuk Agustina Arumsari. Namun, belum ada tanggapan resmi dari keduanya.Sebelumnya, penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) mengungkap dugaan keterlibatan Kolonel Budi Utomo bersama dua tersangka lainnya, yakni mantan Wakil Kepala BGN periode 2024–2026, Lodewyk Pusung, dan Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal, Andri Mulyono.
Ketiganya diduga bekerja sama melakukan penggelembungan anggaran dan perbuatan melawan hukum dalam proyek pengadaan sepeda motor listrik senilai Rp1,03 triliun.
Dalam perkembangan penyidikan, Kejaksaan Agung memisahkan penanganan perkara berdasarkan status para tersangka.Selanjutnya, penyidik Jampidmil akan berkoordinasi dengan Polisi Militer dan Oditurat Militer untuk melakukan pemeriksaan serta mendalami dugaan keterlibatan Kolonel Budi Utomo dalam perkara tersebut.
Muhammad Nas memastikan TNI akan mendukung proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku apabila dugaan tersebut terbukti.
"Apabila benar terdapat prajurit TNI aktif yang diduga terlibat, TNI akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung untuk memperoleh informasi yang lengkap dan akan menindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku," ujar Muhammad Nas.Kasus dugaan korupsi pengadaan sepeda motor listrik dalam program Makan Bergizi Gratis ini masih terus dikembangkan oleh Kejaksaan Agung untuk mengungkap seluruh pihak yang diduga terlibat serta menghitung besaran kerugian negara yang ditimbulkan.* (bb/ad)
MEDAN Pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 di Jalan Flamboyan Raya II, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota M
PENDIDIKAN
LANGKAT Sebuah video yang memperlihatkan seorang pria memikul mesin outdoor AC sambil berjalan kaki sejauh sekitar dua kilometer viral d
PERISTIWA
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menjajaki kerja sama strategis dengan PT Rumah Tani Nusantara (RTN) guna memp
EKONOMI
JAKARTA Rencana pelibatan sekitar 1.000 taruna Akademi Militer (Akmil) dalam masa orientasi Program Sekolah Rakyat mendapat perhatian da
NASIONAL
JAKARTA Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengaku telah mengembalikan sebuah amplop yang ditinggalkan Bupati Kuantan Singingi
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, meminta aparat keamanan meningkatkan langkah pengamanan di Papua secara terukur menyu
NASIONAL
JAKARTA Praktisi agraria sekaligus mantan pejabat senior Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Dr. Bud
NASIONAL
KEPULAUAN SERIBU PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) kembali menunjukkan komitmennya terhadap pelestarian lingkungan dengan melakukan rehab
NASIONAL
BANDA ACEH Polda Aceh menerima penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan Yayasan Lembaga Bantuan HukumKeadilan Indonesia (YLBH
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), meninjau langsung progres pembang
PENDIDIKAN