Prabowo Disebut Tunjuk Pengusaha Haji Isam Tangani Karhutla, Mensesneg Bantah: Tidak Benar
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah kabar yang menyebut pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Is
NASIONAL
MEDAN – Di tengah sorotan publik terhadap perkara hukum yang menjerat Bupati Langkat nonaktif Syah Afandin di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), penyelidikan dugaan korupsi proyek pengadaan meubelir senilai Rp48,4 miliar di Kabupaten Langkat justru turut menjadi perhatian aparat penegak hukum lain.
Kasus ini kini tengah ditangani Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu), yang menemukan sejumlah kejanggalan dalam proses pengadaan.
Mulai dari mekanisme yang disebut berlangsung cepat atau "kejar tayang", transaksi e-katalog yang dilakukan hingga dini hari di luar jam kerja, hingga dugaan penggelembungan harga (mark-up) yang berpotensi merugikan keuangan negara miliaran rupiah.Baca Juga:
Penyelidikan Kejatisu dilakukan berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Nomor Print-60/L.2/Fd.2/12/2025 yang diterbitkan pada 2 Desember 2025.
Dari hasil pemeriksaan auditor, ditemukan pola pengadaan yang dinilai tidak lazim.
Pada paket meubelir SMP yang dikerjakan PT Bismacindo Perkasa, proses pengadaan melalui e-katalog tercatat dimulai pada 20 Februari 2025 pukul 18.28 WIB.
Proses negosiasi kemudian berlangsung hingga pukul 02.15 WIB dini hari sebelum akhirnya disetujui.
Sementara itu, pada paket meubelir SD yang dikerjakan PT Dharma Adji Sejahtera, proses juga berlangsung tidak biasa.
Paket dibuat pada 21 Februari 2025 pukul 02.21 WIB, lalu negosiasi hingga persetujuan selesai pada pukul 06.01 WIB.
Fakta ini menimbulkan sorotan karena seluruh proses berlangsung di luar jam kerja pemerintahan dan terjadi tidak lama setelah Syah Afandin dan wakilnya dilantik di Kabupaten Langkat.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat Ilhamsyah Bangun belum memberikan keterangan atas konfirmasi wartawan.
Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat, David Pardede menegaskan bahwa mekanisme e-katalog sepenuhnya dilakukan oleh perangkat daerah pengguna anggaran, bukan oleh unit PBJ.
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah kabar yang menyebut pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Is
NASIONAL
JAKARTA Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menginstruksikan seluruh kepala daerah melarang pembukaan lahan dengan cara dibak
NASIONAL
BANDA ACEH Presiden Prabowo Subianto dikabarkan memberhentikan M. Nasir dari jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Aceh. Pemberhent
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Perempuan, Remaja, dan Keluarga (PRK) Siti Ma&039rifah meminta Universitas Pertahan
PENDIDIKAN
JAKARTA Pengamat politik dari Citra Institute, Efriza, menilai PDI Perjuangan (PDIP) berpeluang membangun poros alternatif jika Prabowo
POLITIK
JAKARTA Pengaduan seorang aparatur sipil negara (ASN) yang selama enam bulan tak kunjung selesai akhirnya tuntas dalam waktu sekitar dua
NASIONAL
MOJOKERTO Kebakaran melanda bangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Desa Dlanggu, Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timu
PERISTIWA
MANGGARAI TIMUR Relawan kemanusiaan sekaligus Founder Yayasan Gerak Bareng, Ahmad Zaki Ali, meninggal dunia saat menjalankan misi kemanu
ENTERTAINMENT
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai praktik korupsi di sektor pendidikan bukan sekadar pelanggaran hukum. Lembaga antiras
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG menguat 1,93 persen sepanjang perdagangan sepekan. IHSG ditutup pada level 6.525,690, naik
EKONOMI