Proyek Meubelir Langkat Rp48,4 Miliar Diduga "Kejar Tayang", Kejatisu Temukan Sejumlah Kejanggalan

MEDAN – Di tengah sorotan publik terhadap perkara hukum yang menjerat Bupati Langkat nonaktif Syah Afandin di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), penyelidikan dugaan korupsi proyek pengadaan meubelir senilai Rp48,4 miliar di Kabupaten Langkat justru turut menjadi perhatian aparat penegak hukum lain.

Kasus ini kini tengah ditangani Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu), yang menemukan sejumlah kejanggalan dalam proses pengadaan.

Mulai dari mekanisme yang disebut berlangsung cepat atau "kejar tayang", transaksi e-katalog yang dilakukan hingga dini hari di luar jam kerja, hingga dugaan penggelembungan harga (mark-up) yang berpotensi merugikan keuangan negara miliaran rupiah.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Sayangkan OTT KPK di Langkat: Korban Utamanya Masyarakat

Penyelidikan Kejatisu dilakukan berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Nomor Print-60/L.2/Fd.2/12/2025 yang diterbitkan pada 2 Desember 2025.

Dari hasil pemeriksaan auditor, ditemukan pola pengadaan yang dinilai tidak lazim.

Pada paket meubelir SMP yang dikerjakan PT Bismacindo Perkasa, proses pengadaan melalui e-katalog tercatat dimulai pada 20 Februari 2025 pukul 18.28 WIB.

Proses negosiasi kemudian berlangsung hingga pukul 02.15 WIB dini hari sebelum akhirnya disetujui.

Sementara itu, pada paket meubelir SD yang dikerjakan PT Dharma Adji Sejahtera, proses juga berlangsung tidak biasa.

Paket dibuat pada 21 Februari 2025 pukul 02.21 WIB, lalu negosiasi hingga persetujuan selesai pada pukul 06.01 WIB.

Fakta ini menimbulkan sorotan karena seluruh proses berlangsung di luar jam kerja pemerintahan dan terjadi tidak lama setelah Syah Afandin dan wakilnya dilantik di Kabupaten Langkat.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat Ilhamsyah Bangun belum memberikan keterangan atas konfirmasi wartawan.

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat, David Pardede menegaskan bahwa mekanisme e-katalog sepenuhnya dilakukan oleh perangkat daerah pengguna anggaran, bukan oleh unit PBJ.

"Yang ngeklik, bayar, SPJ, menerima barang, dan menyalurkan barangnya di dinas semua," kata David.

Ia menjelaskan, Pengguna Anggaran (PA) bertugas menginput paket, sementara transaksi e-katalog dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Untuk nilai di atas Rp200 juta, PBJ hanya menangani pengadaan melalui tender.

PPK dalam proyek tersebut diduga dijabat Supriadi, yang saat ini juga berstatus terdakwa dalam perkara dugaan korupsi pengadaan smartboard tahun anggaran 2024 yang sedang ditangani Kejaksaan Negeri Langkat.

Proyek pengadaan meubelir tahun anggaran 2025 itu sendiri dilaksanakan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat untuk kebutuhan sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP), baik negeri maupun swasta.

Total nilai proyek mencapai Rp48,4 miliar yang terbagi dalam dua paket besar.

PT Dharma Adji Sejahtera memperoleh paket SD senilai Rp21,6 miliar, sementara PT Bismacindo Perkasa mengerjakan paket SMP senilai Rp26,7 miliar.

Pelaksanaan proyek berlangsung selama Februari hingga Juni 2025.

Dari hasil audit, terdapat indikasi mark-up yang menimbulkan potensi kerugian negara.

Pada paket SD, kerugian diperkirakan lebih dari Rp1,5 miliar, sedangkan pada paket SMP disebut melebihi Rp4,5 miliar.

Auditor juga menemukan indikasi bahwa perusahaan pelaksana bukan produsen utama barang, melainkan hanya perantara dari sejumlah pemasok lain.

Hingga kini, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara masih melanjutkan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti dan mendalami pihak-pihak yang diduga terlibat.

Belum ada penetapan tersangka dalam kasus ini.* (sp/ad)

Bobby Nasution Sayangkan OTT KPK di Langkat: Korban Utamanya Masyarakat

Wali Kota Medan Dukung Film “Pramuka”, Jadi Sarana Pendidikan Karakter Generasi Muda

Lebih Parah dari Langkat? DPRD-Palas Ungkap Dugaan Skandal Fee Proyek dan Pungli Jabatan di Padang Lawas

Tiorita Surbakti Resmi Jadi Plt Bupati Langkat, Ini Pesan Bobby Nasution

Naik ke Penyidikan, Polri Ungkap Modus Korupsi Batu Bara: Manipulasi Kualitas dan Kuantitas Pasokan ke PLTU

Polri Dalami Kasus Korupsi Pasokan Batu Bara yang Picu Blackout di Sejumlah Wilayah Indonesia, Kerugian Negara Rp5 Triliun