Sayembara Tangkap Begal Tuai Kritik, Gubernur Dedi Mulyadi: Justru Cegah Aksi Main Hakim Sendiri

BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan penjelasan terkait program sayembara tangkap begal, maling, copet, jambret, hingga perampok yang sebelumnya menuai kritik dari berbagai kalangan.

Dedi menegaskan, kebijakan tersebut bukan untuk mendorong masyarakat melakukan aksi main hakim sendiri, melainkan sebagai upaya agar pelaku kejahatan dapat diamankan dan diserahkan kepada aparat penegak hukum.

Penjelasan itu disampaikan Dedi melalui video yang diunggah di media sosial pada Sabtu, 25 Juli 2026, sebagai tanggapan atas kritik yang muncul terhadap program tersebut.

Baca Juga:

• Ini Alasan Febri Diansyah Mau Membela Febrie Adriansyah di Kasus TPPU

"Saya menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang memberikan otokritik terhadap sayembara tangkap begal, tangkap maling, tangkap copet, tangkap jambret, tangkap rampok," ujar Dedi.

Dedi mengakui ada kekhawatiran bahwa pemberian hadiah kepada warga yang membantu menangkap pelaku kejahatan dapat memicu aksi main hakim sendiri atau bahkan membuka peluang rekayasa tindak kriminal.

Namun, ia menilai anggapan tersebut tidak tepat. Menurutnya, justru selama ini banyak pelaku pencurian yang menjadi korban amuk massa hingga meninggal dunia sebelum diproses secara hukum.

"Sayembara ini justru untuk mencegah terjadinya upaya main hakim sendiri atau main hakim ramai-ramai yang berujung pada kematian," kata Dedi.

Ia menjelaskan, adanya hadiah diharapkan mengubah cara masyarakat merespons tindak kejahatan.

Warga, menurutnya, akan lebih memilih menyerahkan pelaku kepada aparat dibanding melampiaskan emosi dengan kekerasan.

"Ketika ditangkap maling, begal, dan sejenisnya, orang cenderung tidak akan menghabisi sampai meninggal karena dia merasa akan mendapat imbalan atau hadiah dari apa yang dia lakukan," tutur Dedi.

Selain itu, hadiah yang diberikan juga diharapkan dapat membantu mengganti sebagian kerugian yang dialami korban kejahatan.

Dedi juga menjawab kekhawatiran mengenai kemungkinan adanya orang yang sengaja berpura-pura menjadi begal atau maling demi memperoleh hadiah sayembara.

Menurutnya, hadiah tidak diberikan secara otomatis, melainkan hanya jika pelaku benar-benar terbukti melakukan tindak pidana, telah ditetapkan sebagai tersangka, dan menjalani penahanan sesuai proses hukum.

"Uang diberikan setelah pelaku pembegalan atau pelaku maling yang ditangkap memang betul maling, kemudian menjadi tersangka dan ditahan. Mana mungkin ada orang pura-pura ingin ditahan hanya untuk mendapatkan imbalan," katanya.

Menanggapi kritik yang menyebut pemerintah seharusnya lebih fokus mengatasi pengangguran, Dedi mengatakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap berupaya menciptakan lapangan kerja dan menarik investasi.

Meski demikian, ia menilai penyebab tindak kriminal tidak semata-mata dipicu oleh faktor ekonomi.

"Kita setiap hari berusaha menyelesaikan pengangguran dan membangun investasi. Tetapi pencurian, kejahatan, maling, dan sejenisnya tidak melulu karena menganggur," ujarnya.

Menurut Dedi, terdapat berbagai faktor lain yang memengaruhi munculnya tindak kriminal, termasuk faktor lingkungan serta keberadaan kelompok kejahatan yang sudah terorganisasi.

Ia juga menyebut tidak semua pelaku kejahatan yang beraksi di Jawa Barat berasal dari wilayah tersebut.

"Pelaku kejahatan ini tidak semuanya orang Jawa Barat. Banyak yang bukan warga Jawa Barat," katanya.

Dalam kesempatan itu, Dedi mengajak masyarakat untuk tidak takut menghadapi aksi kriminalitas.

Ia memastikan aparat keamanan terus meningkatkan patroli di berbagai wilayah.

Menurutnya, masyarakat perlu berani melawan kejahatan dengan tetap mengikuti ketentuan hukum yang berlaku.

"Jangan begal yang menjadi berkuasa dan membuat rasa takut dalam pikiran kita. Justru kita harus membuat begal takut kepada kita," ucap Dedi.

Di akhir pernyataannya, Dedi menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang memberikan kritik dan masukan terhadap kebijakannya, termasuk Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

"Kami menerima kritik dengan sepenuh hati untuk kebaikan masyarakat Jawa Barat," katanya.

Perdebatan mengenai sayembara tangkap begal masih terus berkembang.

Di satu sisi, pemerintah daerah menilai kebijakan tersebut dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membantu penegakan hukum.

Di sisi lain, sejumlah pihak mengingatkan pentingnya memastikan seluruh proses tetap berjalan sesuai koridor hukum dan tidak menimbulkan tindakan di luar kewenangan aparat.* (km/ad)

Ini Alasan Febri Diansyah Mau Membela Febrie Adriansyah di Kasus TPPU

Ganjar Tegaskan PDIP Tetap di Luar Pemerintahan Prabowo, Pilih Jalankan Fungsi Pengawasan Demokrasi

Siamang Diselundupkan dalam Keranjang Roti di Binjai, Polisi Kehutanan Tetapkan Satu Tersangka

Siswa Secata Rindam I/BB Ditemukan Meninggal di Belakang Markas, Hasil Autopsi: Tidak Ada Tanda Kekerasan

Yayasan Methodist Benayah Ajukan Pembelian Aset Pemko untuk Perluasan Sekolah, Wali Kota: Harus Ikuti Aturan dan Persetujuan DPRD

Wali Kota Tanjungbalai dan Forkopimda Beri Kejutan Hari Bhakti Adhyaksa ke-66 di Kejari, Perkuat Sinergi Penegakan Hukum