JAKARTA – Tersangka dalam perkara dugaan penyebaran tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, KMRT Roy Suryo, mengajukan tuntutan ganti kerugian sebesar Rp206 juta dalam sidang praperadilan ketiga di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (29/7/2026).
Permohonan tersebut diajukan terhadap Kapolda Metro Jaya beserta jajaran penyidik sebagai Termohon I, serta Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta beserta jajaran jaksa penuntut umum sebagai Termohon II.
Dalam persidangan, salah satu kuasa hukum Roy Suryo membacakan permohonan ganti kerugian yang terdiri atas kerugian materiil dan imateriil.Baca Juga:
"Menghukum termohon untuk membayar ganti kerugian kepada pemohon: Kerugian materiil sebanyak Rp106 juta, kerugian imateriil sebanyak Rp100 juta. Total kerugian Rp206 juta," ujar salah satu kuasa hukum Roy Suryo saat membacakan permohonan di PN Jakarta Selatan, Rabu (29/7).
Tim kuasa hukum menyatakan Roy Suryo mengalami kerugian materiil akibat penahanan selama empat hari.
Salah satu komponen kerugian yang diajukan adalah hilangnya pendapatan dari kanal YouTube miliknya.
"Hilangnya pendapatan per hari, bahwa apabila diperhitungkan berdasarkan perkiraan penghasilan rata-rata per hari dari Pemohon dari tayangan akun YouTube Roy Suryo Official Channel adalah minimal atau setidaknya Rp3 juta per hari, dikalikan jumlah hari penahanan yaitu 4 hari, sehingga total adalah 4 dikali Rp3 juta menjadi Rp12 juta," tuturnya.
Selain kehilangan pendapatan, kuasa hukum juga memasukkan biaya konsultasi hukum dan litigasi advokat sebesar Rp5 juta per hari selama empat hari atau Rp20 juta.
Selanjutnya, biaya litigasi tim advokasi yang terdiri dari 11 orang untuk satu paket praperadilan sebesar Rp30 juta, serta biaya transportasi dan konsumsi tim selama delapan hari sebesar Rp44 juta.
Selain kerugian materiil, Roy Suryo juga meminta kompensasi atas kerugian imateriil sebesar Rp100 juta.
Kuasa hukum menilai kerugian tersebut muncul akibat dampak psikologis dan sosial yang dialami kliennya selama proses hukum berlangsung.
"Maka, kerugian imateriil berupa serangan terhadap kehormatan, beban psikologis, rasa cemas, dan stigma sosial akibat pemberitaan media yang masif menjadi faktor pemberat yang melandasi kompensasi sepantasnya dan seyogianya menyentuh angka setidaknya Rp100 juta," ucapnya.
PANGKALPINANG Upaya penyelundupan komoditas timah ilegal melalui jalur laut berhasil digagalkan aparat gabungan Satlap Tri Cakti bersama
HUKUM DAN KRIMINAL
MAGELANG Pemerintah terus mendorong perluasan kesempatan kerja melalui penyelenggaraan Job Fair yang kini tidak hanya menjadi ajang menc
NASIONAL
JAKARTA Mantan Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Agus Santoso, menegaskan bahwa Bank Indonesia (BI)
EKONOMI
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas melepas purna tugas Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan Wiriya Alrahman dalam suasana ha
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Kota Medan melakukan penguatan struktur organisasi dengan melantik sebanyak 22 pejabat manajerial di lingkungan Pemko M
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan, S.I.K., S.H., M.H., menegaskan bahwa masa purna bakti bukan berarti berakhirnya penga
NASIONAL
ACEH BESAR Musim kemarau yang melanda Kabupaten Aceh Besar mulai berdampak terhadap ketersediaan air bersih di sejumlah wilayah. Sumur w
PERISTIWA
TABANAN Kepala Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, I Made Riasa, mengungkap kronologi versi warga terkait kasus dugaan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tersangka dalam perkara dugaan penyebaran tudingan ijazah palsu Presiden ke7 RI, Joko Widodo, KMRT Roy Suryo, mengajukan tuntut
HUKUM DAN KRIMINAL
PESAWARAN Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Pesawaran, Lampung, Lenida Putri, meminta Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil tindakan tegas
PERISTIWA
