Pakar Usul RUU Perampasan Aset Diubah Jadi RUU Melindungi Aset, Ini Alasannya

JAKARTA — Pakar komunikasi publik Bambang Harymurti mengusulkan perubahan nomenklatur atau judul Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi RUU Melindungi Aset.

Usulan ini disampaikan guna mencegah agar aturan tersebut tidak menjadi pasal karet yang melegalisasi praktik pencurian aset oleh pihak tertentu.

Pandangan tersebut disampaikan Bambang dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi III DPR RI yang membahas RUU Perampasan Aset di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/8/2026).

Baca Juga:

• Geger! 1.900 Pegawai Kemensos Terindikasi Main Judol

Ia menekankan bahwa substansi utama dari aturan ini sejatinya adalah memulihkan kerugian negara dan melindungi aset milik rakyat.

"Saya agak lancang coba cari-cari karena saya seorang redaksi, sebetulnya apa judul yang lebih tepat untuk Undang-Undang Perampasan Aset. Dan saya mencoba mengusulkan lebih baik itu judul undang-undangnya Melindungi Aset, Aset Rakyat dan Pemulihannya," kata Bambang di rapat.

Bambang menyoroti potensi bahaya jika kewenangan negara dalam mengambil alih hak milik pribadi tidak dipagari dengan aturan yang ketat.

Tanpa perlindungan hukum yang kuat, RUU ini dikhawatirkan dapat disalahgunakan oleh pihak berkuasa.

"Jangan, jangan sampai Undang-Undang Perampasan Aset, itu malah melegalisir perbuatan penyalahgunaan menjadi pencurian aset secara legal," kata dia.

Guna mengantisipasi agar RUU ini tidak berubah menjadi alat intimidasi politik, mantan Pemimpin Redaksi Majalah Tempo tersebut merumuskan 10 prinsip "pagar pelindung" hak-hak rakyat yang perlu dimasukkan ke dalam pembahasan RUU.

"Maka hukum pertamanya adalah perampasan aset secara permanen harus diputuskan pengadilan yang independen. Nah ini penting, independen. Kedua, negara tetap memikul beban pembuktian," kata dia.

10 Pagar Pelindung Hak Rakyat

Bambang merinci syarat dan ketentuan ketat yang wajib menjadi pedoman dalam merumuskan RUU Perampasan Aset, di antaranya:

- Keputusan Pengadilan Independen: Perampasan aset secara permanen wajib melalui vonis pengadilan yang independen.
- Beban Pembuktian di Tangan Negara: Negara tetap memikul kewajiban penuh untuk membuktikan asal-usul aset yang diduga hasil kejahatan.
- Standar Pembuktian Ketat: Penetapan status aset harus berpatokan pada standar pembuktian yang jelas dan terukur.
- Penyitaan Luar Biasa Dibatasi: Penyitaan tanpa proses sidang pengadilan hanya boleh dilakukan dalam kondisi darurat atau luar biasa. "Yang ketentuan luar biasa itu dirumuskan secara tertulis dan tertutup, tidak multi-interpretasi," ucap dia.
- Praduga Tak Bersalah atas Kekayaan: Aset atau kekayaan yang belum bisa dijelaskan asal-usulnya tidak boleh serta-merta dicap sebagai hasil tindak pidana.
- Perlindungan Pihak Ketiga & Keluarga: Pihak ketiga beriktikad baik serta pasangan yang tidak terlibat harus dilindungi dari dampak hukum. "Jangan menjadi guilty by association," tegas Bambang.
- Hubungan Faktual dan Temporal: Harus ada keterkaitan secara fakta dan waktu antara tindak pidana yang terjadi dengan aset yang disita.
- Pengelolaan Aset Transparan: Lembaga atau badan pengelola aset sitaan wajib bekerja secara independen dan terbuka.
- Mekanisme Ganti Rugi: "Kesembilan, harus tersedia restitusi dan kompensasi atas perampasan yang keliru," paparnya.
- Larangan Politisasi: "Dan kesepuluh, ini penting, penyalahgunaan kewenangan untuk tujuan politik harus dilarang secara tegas," imbuhnya.

Melalui 10 pagar pelindung ini, Bambang berharap pembentukan UU Perampasan Aset tetap berjalan sesuai koridor hukum yang adil tanpa mengorbankan hak-hak sipil masyarakat.* (d/ad)

Geger! 1.900 Pegawai Kemensos Terindikasi Main Judol

Tak Hanya Terima USD 271.500, Eks Menag Yaqut Didakwa Siapkan USD 1 Juta untuk Redam Pansus Haji DPR

Rico Waas Buka Suara soal Camat Medan Timur yang Diduga Terlibat Jual-Beli Jabatan

Dedi Congor Jadi Tersangka Polri, KPK Tetap Usut Korupsi Importasi Bea Cukai

Kelurahan Timbang Langkat Bentuk Posbankum, Warga Kini Lebih Mudah Akses Bantuan Hukum

Komisi III DPR Gelar RDPU Kasus Kematian Mantan Istri Polisi: Polda Sumut, Polrestabes Medan, dan Keluarga Korban Dipanggil