Bobby Nasution Ingin Budaya Batak Mendunia lewat Toba Caldera Culture Festival
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution mendorong Toba Caldera Culture Festival 2026 menjadi momentum untuk memperkenalkan
PARIWISATA
Menurut Mellisa, uang yang disebut dalam tiga komponen tersebut berasal dari jemaah, kemudian diterima PIHK dan dinikmati oleh pihak-pihak yang memperoleh keuntungan.
"Tapi kita bisa melihat secara gamblang, dari mana uang negara dari tiga komponen ini? Uangnya dari jemaah, diterima PIHK, dinikmati PIHK. Ada pihak-pihak lain yang mengambil keuntungan," kata Mellisa.
Mellisa menilai apabila terdapat oknum Kementerian Agama yang menerima keuntungan, konstruksi hukumnya semestinya juga dilihat dari kemungkinan tindak pidana suap atau gratifikasi.
Dia juga menyoroti tudingan penerimaan uang oleh Yaqut pada 2023 dan 2024. Menurut Mellisa, berdasarkan dakwaan jaksa, tidak terdapat aliran uang kepada Yaqut pada 2024.
"Kami berharap proses persidangan nanti ke depan terbuka, terang, seluruh pembuktian bisa kami uji seluas-luasnya terhadap semua tudingan yang ada," ujarnya.
Mellisa meminta proses hukum terhadap kliennya tidak diarahkan semata-mata untuk mempersalahkan atau mengkriminalisasi seseorang.
"Jangan sampai proses ini hanya untuk mempersalahkan atau mengkriminalisasikan seseorang," katanya.
Dalam dakwaan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut Yaqut menerima uang sebesar USD 271.500 dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan kuota haji periode 2022-2024.
Selain Yaqut, jaksa menyebut 313 Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) memperoleh Rp 478,17 miliar. Sementara Koperasi Perahu disebut menerima USD 26.500.
Yaqut didakwa melakukan perbuatan tersebut bersama Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, Asrul Aziz Taba selaku Ketua Umum Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (KESTURI), serta Ismail Adham selaku Direktur Operasional PT Makassar Toraja Makmur.
Jaksa menyebut total kerugian negara dalam perkara tersebut mencapai Rp 622,09 miliar. Nilai itu terdiri dari selisih penerimaan dan pengeluaran PIHK atas penyelenggaraan ibadah haji 2024 sebesar Rp 438,2 miliar, penerimaan PIHK dari penjualan kuota petugas haji khusus 2024 sebesar Rp 39,95 miliar, serta fee percepatan pengisian kuota haji khusus tambahan 2023 dan 2024 sebesar Rp 143,92 miliar.
Perkara tersebut masih bergulir di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Tim kuasa hukum Yaqut menyatakan akan menguji seluruh tudingan jaksa melalui proses persidangan.* (k/dh)
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution mendorong Toba Caldera Culture Festival 2026 menjadi momentum untuk memperkenalkan
PARIWISATA
NIAS BARAT Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagub Sumut) Surya menegaskan kemajuan pendidikan di Kabupaten Nias Barat membutuhkan kolabora
PENDIDIKAN
BANDA ACEH Pendidikan Aceh pada 2026 dinilai perlu mengubah orientasi kebijakan dari sekadar memperluas akses menjadi memastikan setiap
PENDIDIKAN
KUALA, LANGKAT Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) mendorong Desa Bekiung, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, menjadi desa e
PENDIDIKAN
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno membantah isu yang menyebut dirinya mundur da
POLITIK
KUALA, LANGKAT Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) menyerahkan peralatan produksi abon sapi dan cookies kepada Kelompok Ibui
PENDIDIKAN
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan penyidikan kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengungkap alasan di balik pernyataannya yang menyebut konsumsi telur dapat menyebabkan
KESEHATAN
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto berencana mengalihkan sebagian keuntungan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) u
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid angkat bicara soal isu reshuffle kabinet se
POLITIK