Tiga Helikopter Terbang Berdekatan, Mensesneg Akui Sempat Berdebar Saksikan Gladi Kotor HUT RI
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengaku sempat berdebar menyaksikan sejumlah manuver pesawat tempur dan heli
PEMERINTAHAN
Setelah menerima berkas perbaikan gugatan, majelis hakim menunda persidangan.
Sidang berikutnya dijadwalkan berlangsung dua minggu mendatang melalui sistem e-Court. Agenda sidang adalah mendengarkan jawaban dari pihak tergugat.
"Karena KPU RI minta jadwal dua minggu untuk mempelajari jawaban dari gugatan perbaikan, dan dilakukan secara e-Court," terang Joni.
Perkara ini sebelumnya telah melalui proses mediasi sebanyak empat kali.
Namun, proses tersebut tidak menghasilkan kesepakatan karena para tergugat utama disebut tidak hadir secara langsung dalam rangkaian mediasi.
Gugatan tersebut diajukan terhadap sembilan pihak yang dianggap memiliki keterkaitan dengan penerbitan, penggunaan, maupun proses administrasi dokumen legalisir ijazah Jokowi.
Sembilan pihak tersebut terdiri atas:
- Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI).
- Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta.
- Ketua KPU Kota Surakarta atau KPU Solo.
- Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI).
- Ketua Bawaslu Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Ketua Bawaslu Kota Surakarta.
- Prof. Dr. Ir. Muhammad Na'iem, M.Agr.Sc., mantan Dekan Fakultas Kehutanan UGM yang disebut sebagai penerbit ijazah.
- Prof. Dr. Ir. Budiadi, S.Hut., M.Agr.Sc., IPU, mantan Dekan Fakultas Kehutanan UGM pada 2019.
- Rektor Universitas Gadjah Mada, Prof. dr. Ova Emilia, Ph.D., Sp.OG(K)., M.C.M.
Gugatan tersebut berfokus pada keabsahan dokumen legalisasi ijazah Jokowi yang disebut digunakan dalam proses pencalonannya mulai dari Pemilihan Wali Kota Solo, Pemilihan Gubernur DKI Jakarta, hingga Pilpres.
Persoalan utama yang dibawa penggugat adalah tidak adanya tanggal pada stempel basah legalisir ijazah tersebut.
Meski proses mediasi telah ditempuh sebanyak empat kali, upaya tersebut berakhir tanpa kesepakatan.
Perkara kini memasuki tahap pemeriksaan setelah pihak penggugat menyerahkan perbaikan gugatannya kepada majelis hakim dan para tergugat.* (km/ad)
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengaku sempat berdebar menyaksikan sejumlah manuver pesawat tempur dan heli
PEMERINTAHAN
NIAS SELATAN Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya menegaskan pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk meningkatkan kesejahteraan m
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengoptimalkan media sosial sebagai kanal utama penyampai
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Kota Medan berkomitmen memperkuat penerapan Analisis Standar Belanja (ASB) sebagai bagian dari upaya meningkatkan kuali
PEMERINTAHAN
MEDAN Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap menerima audiensi Sultan Deli ke14, Sultan Mahmud Aria Lamantjiji Perkasa Alam Shah,
NASIONAL
JAKARTA Presiden ke5 RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengungkapkan komunikasinya dengan Presiden P
POLITIK
JAKARTA Calon Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi, Sudiyo, mendorong pembaruan atau revisi aturan pemberantasan tindak pidana korupsi. Me
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah mencapai Rp10.293,69 triliun hingga 30 Juni 2026. Angka tersebut meningkat
EKONOMI
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mendorong transformasi sektor olahraga menjadi industri yang mandiri, profesional, dan mamp
OLAHRAGA
JAKARTA Tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke7 RI Joko Widodo, Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa, mengajukan prapera
HUKUM DAN KRIMINAL