Sidang Perdana Gugatan Legalisir Ijazah Jokowi Digelar, Penggugat Serahkan Perbaikan Gugatan

JAKARTA — Sidang perdana perkara gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terkait keabsahan dokumen legalisir ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo digelar secara terbuka di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu, 12 Agustus 2026.

Perkara dengan Nomor 395/Pdt.G/2026/PN Jkt.Pst tersebut berlangsung singkat, yakni sekitar 21 menit.

Sidang dimulai pukul 10.40 WIB dan berakhir pada 11.01 WIB.

Baca Juga:

• Eks Bos GoTo Bantah Rp809 Miliar Dinikmati Nadiem Makarim

Agenda persidangan adalah penyerahan dan penyampaian perbaikan gugatan oleh pihak penggugat setelah proses mediasi sebelumnya dinyatakan gagal.

Kuasa hukum penggugat, Muhammad Joni, mengatakan majelis hakim dan para pihak tergugat telah menerima berkas perbaikan gugatan tersebut.

"Jadi perbaikan permohonan itu menyangkut penegasan, penajaman, dengan menggunakan redaksional yang lebih pas untuk memastikan, satu, ini adalah perbuatan melawan hukum. Yang kedua, perbuatan melawan hukum itu dilakukan oleh para pihak T1 sampai T9. Dan yang ketiga, kita mempunyai bukti yang otentik. Dan hal itu sudah diterima oleh majelis hakim dan juga para pihak," ujar Joni usai sidang di PN Jakarta Pusat, Rabu, 12 Agustus 2026.

Substansi utama gugatan berkaitan dengan penerbitan dan penggunaan legalisir fotokopi ijazah Joko Widodo ketika mencalonkan diri dalam sejumlah kontestasi politik.

Penggugat mempersoalkan dokumen legalisir yang disebut digunakan saat Pilkada Solo, Pemilihan Gubernur DKI Jakarta, hingga Pemilihan Presiden atau Pilpres.

Menurut penggugat, dokumen tersebut tidak memenuhi sejumlah persyaratan formil administrasi, salah satunya karena tidak mencantumkan tanggal dan tahun pada pengesahan.

Pihak penggugat menilai kondisi tersebut bertentangan dengan Pasal 73 Ayat 3 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2008.

"Apa yang kami sampaikan ini adalah berdasarkan bukti ujinya itu adalah undang-undang tadi, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Permendiknas," kata Joni.

Penggugat menjadikan persoalan administrasi tersebut sebagai dasar untuk menyatakan adanya dugaan Perbuatan Melawan Hukum.

Setelah menerima berkas perbaikan gugatan, majelis hakim menunda persidangan.

Sidang berikutnya dijadwalkan berlangsung dua minggu mendatang melalui sistem e-Court. Agenda sidang adalah mendengarkan jawaban dari pihak tergugat.

"Karena KPU RI minta jadwal dua minggu untuk mempelajari jawaban dari gugatan perbaikan, dan dilakukan secara e-Court," terang Joni.

Perkara ini sebelumnya telah melalui proses mediasi sebanyak empat kali.

Namun, proses tersebut tidak menghasilkan kesepakatan karena para tergugat utama disebut tidak hadir secara langsung dalam rangkaian mediasi.

Gugatan tersebut diajukan terhadap sembilan pihak yang dianggap memiliki keterkaitan dengan penerbitan, penggunaan, maupun proses administrasi dokumen legalisir ijazah Jokowi.

Sembilan pihak tersebut terdiri atas:

- Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI).
- Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta.
- Ketua KPU Kota Surakarta atau KPU Solo.
- Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI).
- Ketua Bawaslu Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Ketua Bawaslu Kota Surakarta.
- Prof. Dr. Ir. Muhammad Na'iem, M.Agr.Sc., mantan Dekan Fakultas Kehutanan UGM yang disebut sebagai penerbit ijazah.
- Prof. Dr. Ir. Budiadi, S.Hut., M.Agr.Sc., IPU, mantan Dekan Fakultas Kehutanan UGM pada 2019.
- Rektor Universitas Gadjah Mada, Prof. dr. Ova Emilia, Ph.D., Sp.OG(K)., M.C.M.

Gugatan tersebut berfokus pada keabsahan dokumen legalisasi ijazah Jokowi yang disebut digunakan dalam proses pencalonannya mulai dari Pemilihan Wali Kota Solo, Pemilihan Gubernur DKI Jakarta, hingga Pilpres.

Persoalan utama yang dibawa penggugat adalah tidak adanya tanggal pada stempel basah legalisir ijazah tersebut.

Meski proses mediasi telah ditempuh sebanyak empat kali, upaya tersebut berakhir tanpa kesepakatan.

Perkara kini memasuki tahap pemeriksaan setelah pihak penggugat menyerahkan perbaikan gugatannya kepada majelis hakim dan para tergugat.* (km/ad)

Eks Bos GoTo Bantah Rp809 Miliar Dinikmati Nadiem Makarim

Jokowi Buka Suara soal Posisi Duduk Gibran di Sidang Kabinet Prabowo

Sutrimo Bukan Karumga Febrie Adriansyah, Kuasa Hukum: Hanya Jaga Bangunan Kosong

Sidang Banding Kasus Chromebook, Nadiem Makarim Bantah Terima Rp809 Miliar: Saya Siap Bongkar Fakta!

Hari Ini, PN Jaksel Gelar Sidang Praperadilan Dokter Tifa soal Penghentian Penuntutan

Korupsi Tanpa Koruptor