Hakim Tolak Pengalihan Tahanan Rumah Eks Menag Yaqut dalam Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji

Kuasa hukum Yaqut, Mellisa Anggraini, sebelumnya menyampaikan bahwa klinik Rutan KPK telah mengeluarkan rujukan agar kliennya segera diperiksa di poli bedah.

Menurut Mellisa, kondisi Yaqut rentan mengalami infeksi.

Hakim menyatakan tim kuasa hukum tetap dapat mengajukan permohonan izin berobat ke luar apabila dokter Rutan KPK tidak mampu menangani kondisi kesehatan Yaqut.

"Kalau seandainya seperti itu silakan saja. Nanti kalau seandainya mau ajukan, kita kan harus periksa dulu. Kita kan tidak tahu bagaimana kemudian hasil diagnosa dokter berkaitan dengan kondisi terdakwa untuk hari ini. Kalau seandainya memang dari dokter di rutan memang tidak bisa mengatasi, silakan nanti diajukan untuk izin berobat terlebih dahulu sehingga kami bisa mengetahui bagaimana kemudian kondisi terdakwa," ujar hakim.

Dalam persidangan yang sama, majelis hakim juga menolak permohonan penangguhan penahanan Ketua Umum Kesthuri, Asrul Azis Taba.

Sidang perkara Yaqut akan kembali digelar pada Jumat, 21 Agustus 2026, dengan agenda jawaban atas perlawanan yang diajukan Yaqut.

Sebelumnya, Yaqut didakwa melakukan tindak pidana korupsi terkait pengelolaan kuota haji tambahan tahun 2023-2024.

Jaksa mendakwa perkara tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp622.090.207.166,41 atau sekitar Rp622 miliar.

Dalam dakwaan, jaksa menyebut Yaqut didakwa bersama Asrul Azis Taba, mantan staf khusus Yaqut, Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex, serta Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour), Ismail Adham.

Jaksa menyatakan pengisian kuota haji khusus tambahan tahun 2023-2024 dilakukan tidak sesuai ketentuan.

Menurut jaksa, kebijakan tersebut mengakomodasi permintaan dari Asosiasi Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).

Jaksa juga meyakini perkara tersebut memperkaya Yaqut sebesar US$271.500 atau sekitar Rp4,8 miliar berdasarkan nilai kurs yang disebut dalam dakwaan.

Ngaku Kurang Sehat tapi Sudah Minum Obat, Yaqut Tetap Hadapi Sidang Dugaan Korupsi Kuota Haji Rp622 Miliar

Sudah Bukan Insan Komisi, Eks Pegawai KPK Dias Lolos Sidang Etik meski Jadi Tersangka Pemerasan Rp1,98 Miliar

KPK Geledah Rumah ASN hingga Anggota DPRD Bengkulu, Kejar Fakta Baru Kasus Suap Bupati Rejang Lebong

Ketua DPRD Kuansing Bungkam soal Amplop Dolar, KPK Kejar Misteri Selisih 2.000 SGD

Mengerang Kesakitan Tiap 30 Menit, Siswi Korban Keracunan MBG Berastagi Dirawat Intensif di PICU

Bukan Kali Pertama, Bupati Kuansing Diduga Minta Mobil Mewah sejak 2021, KPK Kini Telusuri Aliran ke Kemenhut