Prabowo Ngamuk di Kejagung! Diserang 'Operasi' Buzzer Triliunan, Tegaskan Siap Mati demi Rakyat
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan dirinya bersama jajaran pemerintah tidak gentar menghadapi berbagai tekanan dalam menjalankan
POLITIK
MEDAN — Tim 9 Kejaksaan Agung terus mendalami perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Jampidsus Kejagung, Febrie Adriansyah.
Pada Selasa, 18 Agustus 2026, penyidik memeriksa delapan saksi dan seorang ahli untuk memperkuat konstruksi perkara.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, mengatakan para saksi yang diperiksa berasal dari pihak swasta dan perbankan.Baca Juga:
Pemeriksaan juga dilakukan untuk mendalami dugaan tindak pidana asal berupa korupsi yang melibatkan Febrie.
"Selasa 18 Agustus 2026, Tim Penyidik pada Kejaksaan Agung (Tim Sembilan) telah melaksanakan tindakan penyidikan berupa pemeriksaan saksi dan ahli dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tindak pidana asal dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan Tersangka FA," kata Anang dalam keterangannya, Selasa (18/8/2026).
Dari delapan saksi yang diperiksa, tujuh di antaranya berasal dari pihak swasta.
Satu saksi lainnya berasal dari sektor perbankan. Penyidik juga memeriksa seorang ahli berinisial YH.
Berikut daftar saksi dan ahli yang diperiksa:
- SP, pihak swasta.
- RC, pihak swasta.
- RR, pihak swasta.
- A, pihak swasta.
- PS, pihak swasta.
- HY, pihak swasta.
- AA, pihak swasta.
- Saksi dari pihak perbankan.
- YH, ahli.
Anang mengatakan pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari upaya penyidik memperjelas rangkaian perkara.
Penyidik juga masih menelusuri aset yang diduga berkaitan dengan hasil tindak pidana.
"Tim penyidik akan terus menyampaikan perkembangan penanganan perkara kepada publik sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan," pungkas Anang.
Selain memeriksa saksi dan ahli, Tim 9 Kejaksaan Agung disebut tengah melakukan pelacakan terhadap aset yang diduga berasal dari hasil kejahatan.
Langkah tersebut dilakukan untuk mengungkap aliran dana sekaligus memperkuat bukti dalam perkara TPPU yang menjerat Febrie.
Kejaksaan Agung memastikan proses penyidikan dilakukan secara profesional dan transparan.
Febrie sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam sejumlah perkara.
Penanganan perkara tersebut pada awalnya dilakukan oleh Polri sebelum kemudian diserahkan kepada Kejaksaan Agung.
Salah satu perkara yang menjerat Febrie berkaitan dengan dugaan korupsi dan TPPU dalam kasus ASABRI.
Dalam perkara tersebut, Febrie ditetapkan sebagai tersangka bersama pengusaha Don Ritto.
Febrie juga menjadi tersangka dalam perkara dugaan TPPU yang berkaitan dengan temuan barang bukti berupa 74 kilogram emas dan uang tunai ratusan miliar rupiah.
Dalam perkara ini, Kejagung turut menetapkan Nurman Herin sebagai tersangka.
Selain dua perkara tersebut, penyidikan lain yang berkaitan dengan Febrie masih berjalan.
Perkara itu mencakup dugaan korupsi di PT Krakatau Steel serta pengadaan batu bara untuk PLTU yang disebut berkaitan dengan peristiwa blackout.
Pemeriksaan delapan saksi dan satu ahli menjadi bagian terbaru dari penyidikan Tim 9 Kejaksaan Agung.
Penyidik masih mendalami dugaan tindak pidana asal, aliran dana, serta aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.
Kejaksaan Agung menyatakan perkembangan penanganan perkara akan disampaikan kepada publik sesuai kebutuhan dan ketentuan hukum yang berlaku.* (d/ad)
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan dirinya bersama jajaran pemerintah tidak gentar menghadapi berbagai tekanan dalam menjalankan
POLITIK
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan turnamen TennisFest Medan 2026. Dukungan
OLAHRAGA
MEDAN Pemerintah Kota (Pemko) Medan menaruh perhatian pada penguatan kinerja dan pembenahan pengelolaan pasar dalam penyusunan Rencana Ker
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menyiapkan 34 jaksa penuntut umum (JPU) untuk menangani sidang perdana mantan Jaksa Agung Muda Tindak P
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Relawan Militan Gibran 08 Nusantara menyambut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan permohonan Perselisihan Hasil Pemil
POLITIK
JAKARTA, BITVONLINE.COM Dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi (
POLITIK
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan permohonan sengketa syarat pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Pemilu 2024 t
POLITIK
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memiliki ija
POLITIK
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024 yang memp
POLITIK
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan berwenang mengadili perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presid
POLITIK