Sidang Praperadilan Febrie, Eks Kepala PPATK: Kasus TPPU Tak Harus Tunggu Tindak Pidana Asal Terbukti

Yunus menyebut mekanisme tersebut diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.

Menurut dia, aturan tersebut tidak mewajibkan penyidik maupun jaksa untuk terlebih dahulu membuktikan tindak pidana asal sebelum memproses dugaan pencucian uang.

"Tidak wajib artinya dia ditempatkan sebagai suatu independent crime yang bisa diusut sendiri. Nanti tetap dibuktikan di pengadilan pada waktu pemeriksaan di pengadilan," kata dia.

"Terdakwa dikasih kesempatan membuktikan satu saja asetnya bukan berasal dari pidana, yang lain tetap dibuktikan oleh jaksa penuntut umum. Jadi untuk menyidik, menuntut, memeriksa di pengadilan tidak perlu dibuktikan dulu apalagi sampai dengan inkrah baru masuk ke TPPU," sambungnya.

Febrie Adriansyah diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka dalam sejumlah perkara.

Kasus tersebut sebelumnya ditangani oleh Polri sebelum dalam perkembangannya penanganannya diserahkan kepada Kejaksaan Agung.

Febrie awalnya dijerat sebagai tersangka dugaan korupsi dan TPPU yang berkaitan dengan perkara ASABRI.

Dalam perkara tersebut, dia dijerat bersama pengusaha bernama Don Ritto.

Selain itu, Febrie juga menjadi tersangka dalam perkara dugaan TPPU terkait temuan barang bukti berupa 74 kilogram emas dan uang tunai yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah.

Dalam perkara tersebut, Kejagung turut menetapkan Nurman Herin sebagai tersangka.

Keterangan Yunus Husein dalam sidang praperadilan menjadi bagian dari pembuktian yang diajukan Kejagung untuk menjelaskan dasar hukum pengusutan perkara TPPU yang berkaitan dengan Febrie Adriansyah.* (d/ad)

Tiga Orang Diduga Pura-Pura Memancing di Lokasi Karhutla Riau, Prabowo: Bawa ke Jakarta!

Polda Sumut Tetapkan Anggota DPRD Sumut Dhody Thahir sebagai Tersangka Dugaan Pemalsuan Surat

Gelapkan Uang Rp68,6 Juta, Pemuda Asal Pidie Jaya Diamankan Polresta Banda Aceh

Rektor Unsoed Pernah Tolak MBG dan KDMP, KPK Tegaskan Tak Ada Kaitannya dengan OTT

DPR Minta Polri Usut Dalang dan Pendana di Balik Kasus Karhutla

Pemerintahan yang Adil Tidak Alergi Kritik