Purbaya: Duit Bencana Siap Dikucurkan, Asal BNPB Jangan "Ngaco" Hitungannya
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah siap mengucurkan anggaran bencana secara maksimal apabila Bad
EKONOMI
JAKARTA — Kejaksaan Agung menyiapkan tiga instrumen hukum untuk menangani dugaan tindak pidana dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia sepanjang 2026.
Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan tiga instrumen tersebut meliputi pidana umum, pidana khusus, dan gugatan keperdataan.
Instrumen tersebut akan digunakan sesuai dengan jenis pelanggaran dan bukti yang ditemukan dalam penanganan kasus karhutla.Baca Juga:
"Khusus untuk kejaksaan, kami ada menggunakan tiga instrumen di dalam penanganan ini. Yang pertama adalah instrumen pidana umum, pidana khusus, dan gugatan keperdataan," kata Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam konferensi pers seusai rapat koordinasi terkait penanganan karhutla 2026 di Graha Marinir Panti Perwira, Jakarta, Senin (7/9/2026).
Burhanuddin mengatakan dirinya telah memerintahkan jajaran Kejaksaan untuk berkoordinasi dengan penyidik kepolisian dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS).
Koordinasi tersebut dilakukan untuk menangani dugaan tindak pidana melalui instrumen pidana umum.
Sementara untuk instrumen pidana khusus, hingga saat ini belum ada perkara karhutla yang ditangani melalui jalur tersebut.
Namun, Kejagung telah meminta jajarannya segera bertindak apabila ditemukan unsur pidana khusus.
"Untuk pidana khusus belum, sampai saat ini belum ada. Tetapi saya juga sudah perintahkan, apabila ada unsur-unsur pidana khususnya di situ, segera ditindaklanjuti," tegasnya.
Untuk jalur perdata, Kejaksaan Agung masih menunggu perhitungan nilai kerugian yang ditimbulkan akibat karhutla.
Kejagung juga menunggu penerbitan Surat Kuasa Khusus (SKK) dari kementerian terkait sebelum mengajukan gugatan.
Rapat koordinasi penanganan karhutla 2026 tersebut dihadiri sejumlah menteri dan kepala lembaga.
Mereka antara lain Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid.
Hadir pula Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto, serta Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani.
Di sisi lain, Polri telah menetapkan 113 orang sebagai tersangka dalam kasus karhutla yang ditangani di sejumlah wilayah Indonesia sepanjang 2026.
Jumlah tersebut merupakan hasil penanganan perkara hingga 4 September 2026.
Para tersangka ditetapkan dari 169 laporan polisi terkait kebakaran hutan dan lahan.
Kasubdit III Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Kombes Pipit Subiyanto mengatakan total area yang terbakar dalam seluruh kasus tersebut mencapai 4.741,8915 hektare.
Menurut Pipit, sebagian besar tersangka merupakan pelaku perorangan yang diduga sengaja membakar lahan.
Pembakaran tersebut antara lain dilakukan untuk membuka area baru.
Lahan yang dibakar umumnya berada di sekitar tempat tinggal pelaku atau merupakan lahan milik mereka sendiri.
"Dari hasil penanganan perkara yang kami lakukan, tersangka sejauh ini didominasi perorangan. Mereka melakukan pembakaran di lahan yang berada di sekitar atau merupakan miliknya sendiri, salah satunya dengan motif untuk membuka lahan," kata Pipit, Sabtu (5/9/2026).
Penanganan karhutla kini dilakukan melalui berbagai jalur hukum.
Selain proses pidana yang ditangani aparat penegak hukum, pemerintah juga menyiapkan langkah perdata apabila ditemukan kerugian yang dapat dihitung dan terdapat dasar hukum untuk mengajukan gugatan.*(d/ad)
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah siap mengucurkan anggaran bencana secara maksimal apabila Bad
EKONOMI
JAKARTA Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan penegakan hukum harus berlaku adil bagi seluruh masyaraka
POLITIK
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) mempersilakan Polda Metro Jaya memeriksa staf administrasi Kejagung Febrio Adiono dalam penyelidikan ka
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) membenarkan Ferry Yanto Hongkiriwang alias Ferry Boboho menjadi salah satu saksi kunci dalam kasus duga
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan mengajukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dengan peningkatan pada
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Waas meluncurkan Medan Corpu Smart sebagai platform pembelajaran digital bagi aparatur sipil negara (ASN) di li
PEMERINTAHAN
DELISERDANG Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memperkenalkan sejumlah destinasi wisata dan kuliner khas daerah kepada del
PARIWISATA
MEDAN Rangkaian kegiatan IndonesiaMalaysiaThailand Growth Triangle (IMTGT) mulai digelar di Sumatera Utara (Sumut). Forum tersebut diha
EKONOMI
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mendorong pengembangan berbagai komoditas potensial agar memiliki nilai
EKONOMI
MEDAN Penasihat hukum terdakwa Dante Sinaga menilai hubungan kausal antara tindakan kliennya saat masih menjabat di PT Indonesia Asahan Al
HUKUM DAN KRIMINAL