THM Diduga Beroperasi Lagi Usai Disegel, Pemkab Langkat Laporkan ke Bobby Nasution
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan pemerintah tidak akan membiarkan kegiatan usaha yang tidak memilik
PEMERINTAHAN
Menurut Adam, masyarakat dan pelapor berhak memperoleh penjelasan mengenai posisi laporan, tahapan yang telah dilakukan, serta langkah tindak lanjut yang akan ditempuh aparat penegak hukum.
Selain mempertanyakan mekanisme penanganan laporan, APDESU juga menyoroti pembahasan mengenai besar atau kecilnya nilai dugaan kerugian negara dalam perkara tersebut.
Adam mengaku memperoleh kesan bahwa perkara dugaan korupsi dengan nilai kerugian negara yang besar lebih menjadi prioritas dalam penanganan.
Hal itu kemudian mendorongnya mempertanyakan sejauh mana langkah penyelidikan yang telah dilakukan oleh pihak Kejari Batu Bara.
"Apakah Kejari sudah turun langsung ke lapangan dan melakukan pemeriksaan terhadap kepala sekolah, bendahara, komite, penyedia, maupun pihak lain yang berkaitan dengan pengelolaan Dana BOS?" ujar Adam.
Menurutnya, penilaian terhadap skala suatu perkara seharusnya dilakukan setelah melalui pemeriksaan yang menyeluruh dan berdasarkan fakta di lapangan.
Adam juga mempertanyakan apakah pengelolaan Dana BOS di sekolah-sekolah lain di Kabupaten Batu Bara telah menjadi bagian dari pengawasan penggunaan anggaran pendidikan.
"Besar atau kecilnya nilai dugaan kerugian tidak boleh menghilangkan kewajiban untuk menelusuri laporan masyarakat. Setiap penggunaan uang negara harus dapat dipertanggungjawabkan," tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Adam turut mempertanyakan alasan wartawan BITV Online, Muhamad Taufik, tidak diperkenankan masuk untuk mendampinginya dalam pertemuan dengan pihak Kejari Batu Bara.
Menurut Adam, kehadiran wartawan dimaksudkan untuk menyaksikan dan mencatat penjelasan terkait perkembangan laporan yang dinilai menyangkut kepentingan publik.
Muhamad Taufik juga mempertanyakan mekanisme koordinasi laporan APDESU dengan Inspektorat Kabupaten Batu Bara.
"Mengapa laporan yang disampaikan kepada Kejari justru harus terlebih dahulu dikoordinasikan dengan Inspektorat?" kata Taufik seusai pertemuan.
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan pemerintah tidak akan membiarkan kegiatan usaha yang tidak memilik
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Waas meluncurkan aplikasi Elektronik Layanan Optimalisasi Kolaborasi Integrasi Terpadu Pajak Daerah atau ELo
PEMERINTAHAN
JAKARTA Indonesia masih menghadapi ketergantungan impor untuk sejumlah komoditas pangan strategis. Kedelai, daging sapi atau kerbau, serta
PERTANIAN AGRIBISNIS
MEDAN RSUP H. Adam Malik Medan menangani pasien anak berinisial FP, 16 tahun, asal Berastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. FP menjalani
PERISTIWA
MEDAN Personel Polsek Sunggal, Polrestabes Medan, Brigadir Imam Harefa membantah pernah menjual mantan istrinya, Winda Lorenza Gowasa (35)
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) memperlihatkan sejumlah barang bukti sitaan dari mantan honorer Ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyiapkan anggaran Rp126,24 miliar untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi a
NASIONAL
JAKARTA Sekretaris Jenderal Projo Fredy Alex Damanik membantah anggapan bahwa organisasinya telah membentuk atau mendeklarasikan Poros Sol
POLITIK
JAKARTA Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah kembali menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung pada
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Rekam jejak, integritas, kompetensi, dan pengalaman menyelesaikan persoalan dinilai perlu menjadi tolak ukur utama dalam menilai
NASIONAL