Ngaku Terima Rp160 Juta Dana Covid-19, Eks Kadinkes Batubara: Bukan buat Saya, tapi Diserahkan ke Polres

MEDAN - Pegawai honorer Dinas Kesehatan Batubara Arif Rahman mengaku menyerahkan uang Rp160 juta kepada mantan Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Batubara Deni Syahputra. Uang tersebut disebut bersumber dari dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dialokasikan untuk penanganan COVID-19.

Hal itu diungkap Arif saat menjadi saksi dalam sidang perkara dugaan korupsi penanganan COVID-19 di Pengadilan Negeri Medan, Senin (7/9/2026) malam.

"Saat itu, saya diberikan uang dari Ilmi Sani Ramadhan Sitorus selaku Wakil Direktur CV Sakhti Utama (telah dihukum 2 tahun penjara). Uang tersebut bersumber dari dana BTT dengan jumlah Rp160 juta dan saya berikan kepada Deni," ungkap Arif dalam persidangan.

Baca Juga:

• Geruduk Kejati Sumut, DPP RAJA Desak Usut Dugaan Mark Up Eks Rumah Singgah Covid-19 Pematangsiantar

Arif mengatakan pemberian uang tersebut dilakukan sebanyak dua kali. Masing-masing pemberian bernilai Rp80 juta.

Dia mengaku hanya menjalankan perintah Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Batubara, Muhamad Faisal Sitorus, untuk menyerahkan uang tersebut kepada Deni.

"Pak Faisal yang memerintahkan ke saya agar uang tersebut diserahkan ke Pak Deni. Saya dan Pak Faisal bersama-sama mengantarkan uang tersebut ke Deni," ujarnya.

Dalam persidangan yang sama, Faisal juga memberikan keterangan. Dia menyebut perintah pemberian uang kepada Deni berasal dari mantan Kadinkes Batubara Wahid Khusyairi yang sebelumnya telah divonis.

"Pak Wahid yang memerintahkan saya agar memberikan uang ke Deni. Uang tersebut untuk mengsukseskan kegiatan vaksinasi di Polres Batubara," ujar Faisal.

Setelah mendengar keterangan para saksi, majelis hakim memberikan kesempatan kepada Deni Syahputra untuk menanggapi. Deni membenarkan telah menerima uang Rp160 juta tersebut, tetapi membantah uang itu masuk ke kantong pribadinya.

"Benar adanya uang sebesar Rp160 juta saya terima Yang Mulia, tetapi saya serahkan ke Polres Batubara untuk kegiatan vaksinasi," kata Deni.

Deni juga menyebut dirinya menerima perintah dari Wahid untuk mengantarkan uang tersebut ke Polres Batubara. Menurut Deni, uang itu kemudian diterima oleh seseorang bernama Daulay.

"Saat itu, Wahid minta ke saya agar mengantarkan uang tersebut kepada Polres Batubara. Pihak yang menerima uang itu Daulay," terangnya.

Dalam perkara ini, Deni merupakan terdakwa selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batubara. Dia didakwa melakukan dugaan korupsi dana BTT Tahun Anggaran 2022 yang dialokasikan sebesar Rp5,1 miliar untuk kegiatan vaksinasi COVID-19.

Pada saat kegiatan vaksinasi tersebut, Deni juga disebut merangkap sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batubara menghadirkan enam orang saksi dalam persidangan. Tiga di antaranya disebut telah lebih dahulu divonis dan menjalani hukuman dalam perkara tersebut.

Dalam dakwaan, Deni disebut melakukan dugaan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian dalam pengelolaan anggaran. Nilai dugaan korupsi yang dikaitkan dengan Deni disebut mencapai sekitar Rp1,1 miliar.

Keterangan mengenai penyerahan Rp160 juta tersebut masih menjadi bagian dari proses pembuktian di persidangan. Perbedaan keterangan antara saksi dan terdakwa selanjutnya akan dinilai bersama alat bukti lainnya oleh majelis hakim.* (tm/dh)

Geruduk Kejati Sumut, DPP RAJA Desak Usut Dugaan Mark Up Eks Rumah Singgah Covid-19 Pematangsiantar

Eks Kepala Dinas Kesehatan Batu Bara Didakwa Korupsi Dana BTT Rp1,1 Miliar

Kadinkes Sumut Faisal Hasrimy Penuhi Panggilan Saksi Kasus Korupsi Smartboard Langkat, Sidang Ditunda

Nadiem Makarim Bacakan Pleidoi: Saya Bukan Menteri yang Sempurna, Tapi Tak Korupsi

Nama Kadinkes Sumut Terseret Dakwaan Korupsi Smartboard Rp49,9 Miliar di Langkat!

Puan Minta Pemerintah Perkuat Mitigasi Hantavirus, Ingatkan Jangan Sampai Jadi Wabah Seperti COVID-19