MEDAN — Tim penyidik Subdit II Harta Benda (Harda) Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sumatera Utara menahan anggota DPRD Sumut, Dhody Thahir, dalam kasus dugaan pemalsuan surat tanah.
Penahanan terhadap politikus Partai Golkar tersebut dilakukan setelah penyidik mengantongi sedikitnya dua alat bukti yang sah.
Kasubbid Penmas Bid Humas Polda Sumut, AKBP MT Pasaribu, membenarkan penahanan Dhody Thahir.Baca Juga:
Ia mengatakan penahanan dilakukan mulai Rabu, 16 September 2026.
"Ia benar, per hari ini. Yang bersangkutan (Dhody Thahir -red), resmi menjalani penahanan di Subdit II Harta Ditreskrimum Polda Sumut," ujar AKBP MT Pasaribu, Rabu (16/9/2026).
MT Pasaribu mengatakan Dhody sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemalsuan surat tanah.
"Kasusnya terkait pemalsuan surat-surat tanah," ujar AKBP MT Pasaribu.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, perkara yang menjerat Dhody Thahir bermula dari laporan Gazali Iskandar pada 2023.
Kasus tersebut kemudian berproses di Polda Sumut hingga penyidik menetapkan Dhody sebagai tersangka.
Penetapan tersangka terhadap anggota DPRD Sumut itu tertuang dalam Surat Ketetapan Nomor S.Tap.Tsk/166/VIII/Res.1.9/2026 tertanggal 21 Agustus 2026.
Setelah penetapan tersangka tersebut, penyidik Subdit II Harda Ditreskrimum Polda Sumut melakukan penahanan terhadap Dhody Thahir pada 16 September 2026.
Perkara ini berkaitan dengan dugaan pemalsuan surat-surat tanah. Proses hukum selanjutnya masih berjalan di Polda Sumut.
Penahanan tersebut merupakan bagian dari proses penyidikan untuk mendalami dugaan tindak pidana yang disangkakan kepada Dhody Thahir.* (mi/ad)
JAKARTA Tim dokter spesialis Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) mengungkap kondisi terbaru Febiona Purba, siswi asal Kabupaten Karo,
KESEHATAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti adanya struktur bayangan dalam kasus dugaan suap pengurusan hak guna bangunan (HGB)
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi UndangUndang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapata
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid belum terlihat menghadiri sejumlah agenda di DPR
NASIONAL
JAKARTA Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ossy Dermawan menyampaikan arahan Menteri ATR/BPN Nusro
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Tim penyidik Subdit II Harta Benda (Harda) Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sumatera Utara menahan anggota DP
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pengadaan 15.000 potong jilbab senilai Rp525 juta di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menjadi sorotan. Aliansi Mahasis
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara mempercepat penyelesaian sejumlah Program Strategis Daerah (PSD) bidang pendidikan agar d
PENDIDIKAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menyalurkan anggaran Rp49,5 miliar lebih untuk Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) melalui
PENDIDIKAN
MEDAN Dinas Pendidikan Sumatera Utara mencatat seluruh SMA, SMK, dan SLB negeri di bawah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah terali
PENDIDIKAN
